Alifurrahman Dilaporkan ke Bareskrim Polri soal Video Sebut Prabowo Tampar dan Cekik Wamentan

"Memang tahun politik ini banyak berita-berita seperti itu. Tolong dikroscek, dikroscek kebenarannya, jangan diterima mentah-mentah setiap ada berita ya," katanya.

Senada dengan Jokowi, Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, meminta kepada kadernya untuk tidak terprovokasi atas isu beredar yang menyebut Prabowo melakukan kekerasan terhadap seorang menteri.

Ia mengingatkan agar para kader Gerindra fokus pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pilpres 2024.

"Kami merasa kan rakyat sudah pintar nih, jadi ya kita mengimbau kepada kader-kader Gerindra maupun kader-kader KIM."

"Kita jangan terpancing dan jangan terprovokasi. Kita tetap bekerja untuk konsentrasi menghadapi pileg dan pilpres saja," tutur Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/9/2023).

"Bahwa kemudian ada berita-berita beredar juga kita cermati, yang ngomong itu kan juga main aman. Ngomongnya lihat di grup isu beredar ada di grup WhatsApp."

"Ya di grup WhatsApp kan harus dikonfirmasi sebenarnya kan begitu," sambungnya.

Dasco pun menyarankan awak media agar bertanya langsung pada wakil menteri yang disebut mengalami kekerasan.

Agar, kata Dasco, terungkap fakta, apakah yang bersangkutan benar mengalami kekerasan atau tidak.

"Yang paling gampang ini teman-teman wartawan tanya saja ke wamennya langsung, kan gitu."

"Apakah benar kejadiannya, apakah kemudian dia merasa dibegitukan oleh Pak Prabowo," ungkapnya.

Sementara, juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa isu tersebut adalah hoaks.

Baca juga: Kronologi Isu Prabowo Disebut Tampar dan Cekik Wamen, Sosok yang Sebarkan Klaim Punya Informan

Bahkan, Danil mengatakan sosok Alifurrahman sejak dulu konsisten menebar hoaks dan fitnah.

"Hoaks dan penipuan. Orang ini konsisten menebar hoaks dan fitnah, sebenarnya siapa dia?," kata Dahnil saat dihubungi Tribunnews.com via pesan singkat, Senin.

Meski demikian, Dahnil belum merespons saat ditanya apakah pihaknya akan mengambil langkah hukum.

Kementan Bantah