Hasil Survei Indikator Terbaru Ungkap Pandangan Publik soal Hubungan Jokowi dan PDIP Saat Ini

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Temuan survei tatap muka nasional lembaga survei Indikator Politik Indonesia terbaru mengungkap pandangan publik terhadap hubungan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDIP saat ini.

Pendiri Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan sebagian besar responden memandang hubungan antara Jokowi dengan partai yang telah lama menjadi tempat bernaungnya yakni PDIP sedang tidak baik.

Pertanyaan yang diajukan dalam survei yakni "Ada yang berpendapat bahwa saat ini hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan partainya, PDIP, sedang tidak baik. Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut?".

Baca juga: Ganjar Kritik Kinerja Jokowi, Pengamat: Wujud Sosok yang Tidak Menjilat Presiden

"Setuju atau tidak setuju hubungan Pak Jokowi dengan PDIP sedang tidak baik? Sebagian besar setuju (49,0 persen)," kata dia di kanal Youtube Indikator Politik Indonesia pada Minggu (12/11/2023).

"Ini publik sudah bisa menangkap hubungan yang, ini siang ini ada pidato Ibu Mega. Kita ingin dengar bagaimana statment Ibu Mega. Semoga saja sih tetap baik-baik saja. Jangan sampai ini ya gajah bertarung, pelanduk mati di tengah," sambung dia.

Survei kemudian mendalami lagi hal tersebut dengan mengajukan pertanyaan berikut, "Apakah setuju atau tidak setuju, majunya Gibran sebagai cawapres Prabowo itu bentuk pengkhianatan Jokowi kepada PDIP?".

Baca juga: Momen Hasto Kenakan Baju Hitam di Rakerda IV PDIP Kalsel: Tak Lagi Melambangkan Kesedihan

Temuan survei kemudian menunjukkan sebanyak 44,1 persen responden menyatakan tidak setuju dengan pandangan tersebut.

Sedangkan 34,7 persen responden lainnya menyatakan setuju dan 21,3% responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

"Ini ada dua pendapat. Mayoritas (66,7%) mengatakan Presiden Jokowi berhak menentukan keputusan politiknya meski tidak sejalan dengan keputusan PDIP partainya. 21,1% mengatakan Presiden Jokowi tidak menunjukkan rasa hormatnya kepada PDIP sebagai partai yang telah membesarkannya," tambah Burhanuddin.

Metodologi

Populasi survei yang dilakukan pada 27 Oktober sampai 1 Novermber 2023 tersebut adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. 

Jumlah sampel dalam survei sebanyak 1.220 orang. 

Sampel berasal dari seluruh Provinsi yang terdistribusi secara proporsional. 

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar ±2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih
(spot check). 

Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.

Baca juga: Sejumlah Menteri PDIP Disebut Temui Megawati, Ingin Mundur dari Kabinet Jokowi

NasDem Soroti Hasil Survei Soal Isu Politik Dinasti

Anggota DPR RI Fraksi Nasdem Saan Mustopa memandang temuan survei tersebut harus menjadi catatan kelompok yang perhatian pada demokrasi.

Menurutnya, hal tersebut karena survei menunjukkan apa yang ramai dibincangkan di tingkat permukaan ternyata tidak berbanding lurus denhan respons masyarakat kebanyakan.

"Ini juga tentu buat semua pihak yang concern misalnya terhadap demokrasi, politik dinasti dari sisi negatif dan sebagainya, tentu ini juga harus menjadi catatan bahwa apa yang ramai di tingkat permukaan tidak berbanding lurus dengan respons masyarakat kebanyakan," kata dia.

Selain itu, ia memandang hal tersebut menjadi tantangan, karena ada semacam aliran (wacana) yang terhambat di level kritis dengan di level masyarakat kebanyakan.

Dengan demikian, kata dia, hal tersebut menjadi tantangan khususnya mereka yang menaruh perhatian pada demokrasi. 

"Walaupun dalam demokrasi semua orang punya hak untuk memilih dan dipilih. Termasuk misalnya Mas Gibran dan juga termasuk juga Putra Pak Jokowi, tentunya sebagai orang tua tentu juga ingin anaknya juga diberikan hak untuk memilih dan dipilih," kata dia.

"Tapi dalam catatan-catatan tertentu, tentu efek-efek negatifnya itu juga menjadi diskusi yang menarik buat kita. Tapi sekali lagi itu tidak berimbas ke masyarakat. Ini menjadi catatan buat semua di kelompok kritis yang selama ini mempersoalkan terkait putusan MK maupun politik dinasti," sambung dia 

Baca juga: Tak Hanya PDIP, Surya Paloh Mulai Sindir Jokowi, Sebut soal Orang Tua Calonkan Anak Jadi Cawapres

PDIP Soroti Komentar Masyarakat

Anggota DPR RI Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu menyoroti komentar masyarakat terkait sikap Jokowi.

Masinton mengaku sejumlah masyarakat di DKI Jakarta baik para pemilih Jokowi pada pilpres 2019 lalu maupun yang bukan lalu, juga baik dari PDIP maupun yang bukan menyatakan komentar yang senada.

"Kok bisa mengubah hukum dan UU hanya untuk kepentingan keluarga? Itu sudah menjadi pertanyaan umum sekarang di publik. Lalu kemudian, kok bisa tadinya dari PDIP nggak nyalon dari PDIP, kira-kira begitu," kata dia.

Menurutnya hal tersebut belum terekam dengan baik pada survei tersebut.

Untuk itu, ia meragukan hasil survei tersebut.

Keraguan tersebut diungkapkan Masinton karena menurutnya survei tersebut tidak dapat memotret secara utuh.

Dalam hal ini ia menyoroti gejolak di internal Prabowo berdasarkan salah satu media massa yang mengungkapkan adanya kekhawatiran jika dukungan terhadap Prabowo dari masyarakat akan turun jika dipasangkan dengan Gibran setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat Gibran bisa mengikuti kontestasi Pilpres sebhai cawapres Prabowo.

"Karena kalau kita lihat pasca putusan MK itu ada terjadi penurunan. Kemudian deklarasi Pak Prabowo berpasangan dengan Putra Presiden juga diundur, sampai melakulan konsultasi-konsultasi sehingga semua bisa berterima baru kemudian dideclare," kata dia.

Ia pun meragukan survei tersebut mampu memotret suasana kebatinan masyarakat yang sesungguhnya pada saat mereka tahu bahwa Ketua MK adalah paman dari salah satu kandidat calon wakil presiden. 

Menurutnya, hal tersebut juga punya dampak.

"Apalagi setelah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang sudah memutuskan Ketua MK melanggar Kode Etik Berat. Tentu ini juga akan mempengaruhi persepsi-persepsi publik," kata dia.

"Karena kalau saya turun ke bawah, masyarakat yang saya temui itu bukan hanya pemilih PDIP. Tapi ada dari pemilih ketika 2019 lalu Pak Jokowi, dan itu pun kaget, kok gini? Apakah hal-hal begini itu tidak terpotret secara umum? Tapi ya tentu dengan responden 1.220 belum bisa memotret itu secara utuh," sambung dia.

Tapi yang saya tangkap dari suasana kebatinan masyarakat ada hal yang terluka dari masyarakat itu tentang putusan MK itu. Terlepas tadi sudah disampaikan beberapa surveinya.

Masinton mengatakan baginya, saat ini situasi politik masih sangat dinamis. 

Selain itu, kata dia, dari beberapa survei dilakukan internalnya menunjukkan tren dukungan terhadap Ganjar justru mengalami peningkatan. 

Ia mengaku yakin jika pemilu  berlangsung secara jujur dan dikawal bersama-sama maka Ganjar dan Mahfud bisa unggul dalam satu putaran.

"Jadi kami sangat optimis karena kerja-kerja politik kami adalah mengajak masyarakat untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu untuk satu putaran. Tentu ini harus kita kawal semua ini proses politik Pemilu 2024 ini agae bisa melahirkan kepemimpinan yang legitimate," kata dia.

"Tentu harus dengan pemilu yang bisa terselenggara dengan jujur, adil, dan hasilnya bisa terpercaya. Tentu kerja-kerja kami, dari PDIP fokus untuk memenangkan Pak Ganjar dan Prof Mahfud dan juga dengan elemen-elemen partai lainnya maupun relawan dan elemen organisasi-organisasi lainnya," sambung dia.

Baca juga: Sejumlah Menteri PDIP Disebut Temui Megawati, Ingin Mundur dari Kabinet Jokowi

PSI: Pemilih Semakin Cerdas
 

Wakil Ketua Dewan Pembina PSSI Grace Natalie survei tersebut dan meyakini survei tersebut mampu merepresentasikan populasi apabila dilakukan dengan metodologi yang benar meskipun sampel respondennya hanya 1.220 orang.

Grace mengatakan survei tersebut justru menunjukkan pemilih semakin cerdas dan mampu melihat bahwa saat ini para pihak sedang ada di dalam kontestasi atau perlombaan.

Dengan demikian, kata dia, manuver dari semua peserta harus dibaca sebagai upaya untuk memenangkan perlombaan.

"Jadi ternyata isu-isu yang kerap dimainkan oleh kubu tertentu terkait dengan isu dinasti, isu mengubah memainkan undang-undang, sampai isu pengkhianatan itu sudah bisa dibaca oleh pemilih, masyarakat, bahwa ini adalah bagian dari upaya para kontestan untuk memenangkan pertandingan," kata dia.

Menurutnya, isu dinasti politik maupun isu pengkhianatan justru tidak membawa hasil yang diinginkan oleh pihak-pihak yang melemparkan isu. 

Para pihak tersebut, menurutnya gagal menggiring opini publik sehingga kepercayaan publik pada pasangan Prabowo-Gibran turun.

"Bahkan bisa dikatakan malah backfire, menembah kaki sendiri. Justru pihak-pihak yang melemparkan isu, sehari-hari ini kalau dipotret dengan survei malah mengalami penurunan dukungan," kata dia.

"Dan yang menikmati kenaikan justru pasangan Mas Anies dan Cak Imin yang duduk tenang-tenang melihat drama sinetron ini bermain," sambung dia.