DPR Setuju Jenderal Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI, Mengapa Dianggap Bagian dari 'Geng Solo'

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pencalonan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI  setelah menggelar uji kelayakan dan kepatutan secara tertutup.

Jenderal Agus adalah satu-satunya calon Panglima TNI yang diusulkan Presiden Jokowi ke DPR RI.

Akan tetapi peneliti Imparsial, Hussein Ahmad, menyebut pencalonan Agus Subiyanto sarat nepotisme atau konflik kepentingan jelang tahun politik 2024.

Dituduh sebagai 'orang dekat' Jokowi, Agus Subiyanto tak menyangkal namun dia berdalih kedekatan tersebut hanya sebatas kerja.

Apa bukti 'kedekatan' Agus dengan Jokowi?

Penelusuran LSM Imparsial soal kedekatan hubungan antara Presiden Jokowi dengan calon Panglima TNI Agus Subiyanto merujuk pada sejumlah hal.

Pertama, nampak pada hubungan dekat antara Jokowi dan Agus Subiyanto ketika masing-masing menjabat sebagai pimpinan pemerintahan dan satuan teritorial di Kota Solo.

Baca juga: Pengamat Usulkan Jenderal Agus Subiyanto Bentuk Tim Khusus untuk Jaga Netralitas TNI

Pada tahun 2009-2011, Jokowi masih menduduki kursi wali kota dan Agus sebagai Komandan Kodim 0735 Surakarta.

"Dan perlu diketahui, dia [Agus Subiyanto] merupakan orang yang kesekian kalinya dari sekian banyak orang dari Solo dan menjabat di pucuk pimpinan," ujar Hassan Ahmad kepada BBC News Indonesia.

"Sebelumnya ada Kapolri Listyo Sigit yang orang Solo, sehingga menunjukkan kali ini agak sulit dihindarkan bahwa ini [pencalonan Agus Subiyanto] ada kepentingan politik di belakangnya," sambungnya.

Kedua, kalau melihat rekam jejak Agus Subiyanto di militer, menurut Hassan, tidak ada yang spesial.

Catatan Imparsial, perwira tinggi TNI AD tersebut tak punya prestasi yang mentereng dibandingkan pendahulunya.

"Dia biasa-biasa saja. Padahal kalau mau mencari pengganti jabatan Panglima TNI minimal sama. Apalagi berkaca sosok Agus Subiyanto ini lebih berat kepada orang Jokowi. Itu yang publik lihat."

Dalam konteks reformasi di sektor keamanan, jelas Hussein, pemilihan Panglima TNI harus lepas dari unsur nepotisme.