Kasus Gagal Ginjal Akut Anak, Oknum Penyidik Diduga Fasilitasi Pemberian Uang Damai dari Tersangka

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Oknum penyidik Kepolisian disebut-sebut memfasilitasi upaya damai antara orang tua korban gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) dengan pihak korporasi yang ditersangkakan.

Dalam kasus GGAPA ini, korporasi itu telah ditetapkan sebagai satu dari beberapa tersangka korporasi. Selain itu, petinggi-petingginya juga telah dijerat secara perorangan dan divonis di Pengadilan Negeri Kediri.

Adapun upaya damai yang dimaksud, terjadi pada Oktober tahun ini, sebelum vonis terhadap beberapa petinggi korporasi dibacakan di Pengadilan Negeri Kediri.

Total ada 5 orang tua korban yang difasilitasi pertemuan dengan perusahaaan itu.

Kelimanya merupakan saksi yang dihadirkan di persidangan para petinggi mereka.

Ironisnya, pertemuan tersebut terjadi di Bareskrim Polri.

"Tanggal 6 Oktober ada oknum penyidik yang menghubungi korban yang menjadi saksi di Pengadilan Kediri. Diminta datang, difasilitasi dari mereka (perusahaan itu). Kemudian ada pertemuan, lucunya terjadi di Bareskrim Polri," ujar kuasa hukum para korban GGAPA, Tegar Putuhena dalam Konferensi Pers Update Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (20/12/2023).

Tegar mengungkapkan bahwa pertemuan itu diawali dari oknum penyidik yang menghubungi orang tua korban.

Bukti rekaman suara pun diperdengarkan kepada awak media.

Dalam rekaman suara itu, seorang perempuan yang merupakan orang tua korban sempat mempertanyakan alasan hanya 5 orang yang diajak bertemu.

Padahal saat itu, koban GGAPA tercatat sudah mencapai 42 orang.

Oknum penyidik yang menghubungi pun berdalih bahwa pihaknya belum memperoleh update data terbaru.

"Tapi gini, kenapa hanya ke lima saja?" tanya orang tua korban melalui sambungan telpon yang rekamannya diperdengarkan dalam konferensi pers.

"Kalau yang terdaftar memang berapa, ibu?" kata oknum penyidik melalui sambungan telpon tersebut.

"Banyak, bapak. Semua itu ada sekitar 42," ujar orang tua korban lagi.

"Tapi yang terdaftar di Bareskrim hanya 5. Nanti disampaikan lagi yah bu. Saya juga baru tahu ada 42."

Begitu tiba di Bareskrim Polri, kelima orang tua korban ditawari uang Rp 50 juta dari korporasi tersebut.

Dari kelimanya, hanya satu yang menerima uang tesebut.

"Masing-masing ditawari 50.000.000 uang damai. Disuruh tanda tangan, tanda terima. Dari 5 orang hanya 1 yang menerima. Yang lainnya tidak mau karena merasa tidak mau menjual nyawa anaknya hanya demi 50.000.000," kata Tegar.

Proses penanda tanganan dan serah-terima uang itu rupanya direkam video dan diperlihatkan kepada awak media.

Dari video yang diputar, tampak tiga baris pernyataan tanda terima uang yang ditanda tangani oleh satu orang tua korban.

Pertemuan itu sangat disayangkan kuasa hukum korban, sebab adanya campur tangan oknum penegak hukum.

Terlebih oknum penegak hukum yang dimaksud, sudah tak lagi memiliki kewenangan dalam perkara perorangan yang saat itu sedang berproses sidang di Pengadilan Negeri Kediri.

"Pada pertemuan berlangsung, perkaranya kan sudah dilimpah ke pengadilan negeri, sudah menajdi ranah pengadilan," ujar Tegar

Jalan penyelesaian secara damai dalam perkara ini pun dinilai Tegar sudah tertutup, sebab pasal yang dikenakan bukanlah pasal yang masuk kategori restorative justice (RJ).

"Kalau mau restorative justice, pasal yang didakwakan itu bukan pasal yang masuk kategori bisa di RJ," katanya.

Dalam kasus GGAPA ini sendiri, sudah ada 7 perusahaan farmasi dan 4 perorangan yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Korporasi yang dijerat sebagai tersangka ialah perusahaan farmasi PT Yarindo Farmatama, PT Universal Pharmaceutical, PT Afi Farma, CV Samudera Chemical, PT Tirta Buana Kemindo, CV Anugrah Perdana Gemilang, dan PT Fari Jaya Pratama.

Sedangkan tersangka perorangan yang sudah dijerat ialah Alvio Ignasio Gustan (AIG) selaku Direktur Utama CV APG, Aris Sanjaya (AS) selaku Direktur CV APG, Direktur Utama CV Samudera Chemical Endis (E) alias Pidit, dan Direktur CV Samudera Chemical Andri Rukmana (AR).

Sejauh ini pihak perorangan sudah divonis di Pengadilan Negeri Kota Kediri.

Masing-masing ialah Arief Prasetya Harahap (Direktur Utama PT Afi Farma), Nony Satya Anugrah (Manager Quality Control), Aynarwati Suwito (Manager Quality Insurance), dan Istikhomah (Manager Produksi).

Mereka divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair 3 bulan penjara.