Respons KSAD Maruli Simanjuntak soal Dugaan Aparat Bekingi Tambang Ilegal: Aparat yang Mana?

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menanggapi pertanyaan wartawan yang menanyakan pandangannya soal pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD perihal adanya dugaan aparat menjadi beking atau melindungi tambang ilegal saat debat cawapres.

Menurut Maruli saat ini aparat khususnya di TNI AD tidak seberani dahulu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut.

Baca juga: Gibran Ancam Cabut IUP Tambang Ilegal, TPN Ganjar: IUP yang Mana?

Hal tersebut disampaikannya usai bersilaturahmi dengan sejumlah pimpinan media massa di Markas Besar TNI AD Jakarta Pusat pada Senin (22/1/2024).

"Aparat bisa juga aparatur sipil. Belum lengkap itu. Jadi kita sulit juga di zaman sekarang ini. Terus terang saja ini, kalau misalnya kita begitu-begitu, masuk video kita takut sekarang. Jadi nggak seberani itu lagi kita," kata Maruli.

Ia juga merujuk pada fenomena di sejumlah negara maju di mana sanksi-sanksi berat diberlakukan untuk menegakkan hukum.

Baca juga: Cek Fakta: Cak Imin Bilang Ada 2.500 Tambang Ilegal di Indonesia, Benarkah Klaim Ini?

Saat ini, kata dia, institusi TNI AD sendiri sudah memberlakukan pola yang sama.

"Kalau kita bermain-main dengan tambang menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responsnya cepat ini," kata dia.

"Jadi yang saya bilang itu, aparat itu yang mana? Karena yang punya kewenangan itu kan sebetulnya dari Kementerian yang memberikan secara hukum, secara legalitas, kami itu nggak tahu sebetulnya," sambung dia.

Untuk itu, ia mempersilakan dugaan tersebut dilaporkan ke pihaknya.

"Tapi kalau itu ada arah indikasi ke sana, silakan dilaporkan. Saya kira laporan seperti ini, ada masa sekitar berapa tahun yang lalu tentara ikut dalam penambangan-penambangan ini, itu banyak yang dicabut jabatannya. Anggota-anggota juga banyak," kata dia.

"Sehingga menurut apa yang kita dapatkan informasi sekarang ini, sangat drastis menurun untuk yang mengurus-mengurus hal tersebut," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyinggung kasus-kasus tambang ilegal di Indonesia dapat terjadi, lantaran dibeking aparat dan pejabat.

Ia menerangkan terjadi deforestasi yang melibatkan lebih dari 2.500 tambang ilegal, tapi juga ada yang lebih dari itu.

"Bahkan, dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi 12,5 juta hektare hutan kita. Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan dan 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal," ujar Mahfud saat debat di Jakarta pada Minggu (21/1/2024).

Baca juga: Mahfud Singgung Mafia Tambang Ilegal di Indonesia: Kata KPK Dilindungi oleh Aparat dan Pejabat