Tak Akan Mundur, Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono Diprediksi Tetap Bertahan di Kabinet

Lebih lanjut, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini mencontohkan perlakuan yang dialami Menteri Sosial Tri Rismaharini di kabinet soal tak dilibatkan dalam pembagian bantuan sosial (bansos).

Padahal, Risma yang kader PDIP itu menaruh perhatian dan memprioritaskan perlindungan bagi rakyat miskin agar menerima bansos.

"Karena Bu Risma sejak menjadi wali kota adalah sosok pemimpin yang jujur, beliau melindungi data-data orang miskin, kalau mau bagi bansos, ini data orang miskin, membagi raskin, ini data orang miskin," jelas Hasto.

Berbeda dengan situasi saat ini, lanjut Hasto, bansos justru dibagikan hanya di beberapa daerah yang kuat kaitannya dengan unsur politisasi dan elektoral.

Daerah-daerah yang dimaksud Hasto yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dan Lampung.

"Orang miskin bukan hanya di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Lampung. Tapi ada di seluruh Indonesia," sambung dia.

Politisi asal Yogyakarta ini pun menyebut ada data-data penerima bansos milik Kementerian Sosial (Kemensos) yang tidak digunakan dalam pembagian bansos beberapa waktu terakhir. Sehingga, Hasto sangat menyayangkan aksi tersebut.

"Seperti Prof Mahfud MD itu pertimbangan yang sangat mendalam. Bahkan, beliau juga memohon petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT dan akhirnya itulah sikapnya," pungkas Hasto.

Respons Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang tergabung dalam Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) mewanti-wanti beberapa hal jika isu tersebut benar adanya.

Terlebih, kepercayaan asing diprediksi akan menurun ketika Menkeu Sri Mulyani mundur dari jabatannya sebagai bendahara negara RI.

Dewan Penasihat Hippindo, Tutum Rahanta mengatakan, kondisi pasar dinilai akan bergejolak sejalan dengan turunnya kepercayaan investor asing terhadap Indonesia.

"Kalau pasar bergejolak pasti pengusaha kan di dalam pasar tersebut, saya kira pasar akan mengikuti keadaan akan menyelamatkan diri masing-masing dulu. Sambil situasi tenang," ujar Tutum kepada Tribun Network, Jumat (2/2).

Tutum mengatakan, Hippindo pun mewanti-wanti pengganti Menkeu Sri Mulyani yang harus memiliki komitmen dalam aturan-aturan keuangan bukan hanya pengeluaran dan pendapatan negara.

"Balik lagi kan apakah ini kondusif karena ini menyangkut aturan-aturan main, bukan hanya sekedar mengontrol seluruh pengeluaran dan pendapatan negara. Ini bisa perpajakan bisa ini itu segala macam lah," ungkap dia.

"Apakah kebijakan-kebijakan insentif yang selama ini sudah digariskan tetap dijalankan atau tidak," imbuhnya menegaskan.

Selain itu, Tutum mengatakan bahwa kinerja Menkeu Sri Mulyani sejauh ini dinilai baik dalam membaca keadaan situasi.

Dia bilang kalau Sri Mulyani ini, bisa menjaga kepastian pelaku usaha terhadap beragam aturan maupun insentif yang sudah digariskan pemerintah.

"Menkeu Sri Mulyani dialah yang menjaga itu semua karena selama aturan main itu tidak bisa ditegakkan, tidak memberikan trust kepada pasar, saya kira siapapun untuk menanamkan uangnya akan berpikir beberapa kali," jelasnya. (Tribun Network/ Yuda).