Soal Isu Jokowi Gabung Golkar, JK Singgung Aturan jadi Ketum, Idrus Marham: Semua Ada Tahapan

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan politikus PDIP diisukan akan bergabung dengan Partai Golkar.

Menurut Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), Partai Golkar selalu terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung.

Hal ini disampaikan JK saat ditemui usai acara Pembukaan Muktamar Dewan Masjid Indonesia (DMI), di Kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (1/3/2024).

"Ya semua orang bisa bergabung ke Golkar tapi dengan syarat-syarat bergabung saja boleh apa yang tidak boleh," kata tokoh senior di Partai Golkar itu.

Meski siapapun bisa bergabung atau menjadi ketua umum (ketum) partai berlambang pohon beringin itu, Jusuf Kalla menyebut harus ada mekanisme yang ditempuh.

Apabila ingin menjadi ketua umum, minimal tokoh tersebut harus menjadi kader selama lima tahun.

Oleh sebab itu, JK memberikan isyarat jika Jokowi nanti akhirnya bergabung, yang bersangkutan tak bisa langsung menempati kursi pimpinan Partai Golkar.

"Tapi, kalau untuk jadi pengurus ada aturannya kalau untuk jadi ketua atau jadi apa minimum lima tahun harus punya pengurus," sambungnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, Idrus Marham, menyebut belum ada pembicaraan mengenai peluang Jokowi untuk menggantikan posisi Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Meski demikian, dia menjelaskan tentang adanya Musyawarah Nasional (Munas) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di Partai Golkar. 

Berbagai keputusan dapat diambil di Munas. Bahkan bukan hanya perkara penunjukkan ketua umum, tutur Idrus, AD/ART saja bisa diubah di Munas.

Baca juga: Diresmikan Jokowi, Bendungan Lolak Bisa Menyediakan Pasokan Air saat Kemarau di Sulawesi Utara

"Ini semua bisa dibicarakan. Pengambil keputusan tertinggi ada di Munas. Jangankan itu, masalah ketua umum, jangankan itu, AD/ART saja bisa diubah."

"Artinya tertinggi betul itu (Munas), bagaimana Golkar ke depan, nasibnya ada di Munas sebagai lembaga tertinggi tertentu," kata Idrus saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2024).

Lebih lanjut, dia menyebut seseorang yang berpeluang menjadi ketua umum harus melalui berbagai tahapan di internal Partai Golkar.

Dan tahapan akhir yang penting adalah Munas Partai Golkar. Namun, dia menyebut saat ini partai belum sampai pada pembicaraan mempersiapkan Munas.