Menakar Peluang Merapatnya PDIP ke Kubu Prabowo Subianto

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasca putusan sidang Mahkamah Konstitusi (MK), masyarakat Indonesia bertanya-tanya tentang bagaimana sikap politik PDI Perjuangan terhadap rezim baru yang Akan berkuasa. Tentu kita dihadapkan pada dua kemungkinan jawaban yaitu oposisi atau bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto. 

Pengamat Politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman menilai apabila PDIP cenderung untuk memilih merapat dengan Prabowo Subianto. Sikap tersebut dapat dijelaskan dari beberapa analisis baik dari kondisi global maupun dalam negeri dengan pertimbangan yang jernih dan hati-hati terkait kepentingan nasional.

Baca juga: Sekjen PDI Perjuangan Hasto Buka Suara Soal Hubungan Megawati dengan Jokowi

"Pertama-tama yang menjadi alasan apabila PDI Perjuangan merapat pada posisi politik Prabowo Subianto adalah karena memang relasi politik yang baik antara pimpinan Partai Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto, bahkan Prabowo pernah maju menjadi kandidat Wapres dari Kandidat Presiden Megawati Soekarnoputri pada momen Pilpres 2009," katanya kepada wartawan, Selasa (23/4/2024).

"Sementara setelah Pilpres 2024 selesai dengan keunggulan dari Prabowo Subianto, sinyalemen dari Prabowo untuk menerima dengan tangan terbuka PDI Perjuangan yang ditandai akan dilakukannya pertemuan antara Prabowo dan Megawati menunjukkan arah kerjasama antara dua kekuatan politik tersebut," tambahnya.

Dia menuturkan, kemungkinan posisi politik PDIP Perjuangan ini diambil sepertinya tidak dapat dilepaskan dari analisis interaksi antara situasi global dan domestic dalam kerangka stabilitas sosial Indonesia dalam turbulensi ekonomi-politik yang begitu kencang.

Baca juga: PDIP Bicara Rencana Pertemuan Megawati-Prabowo: Tunggu Usai Rakernas

Berbagai macam situasi dunia yang tidak menentu terutama terkait dengan warisan efek krisis Covid-19 yang masih berpengaruh secara ekonomi.

Tak hanya itu, dia juga mengatakan perkembangan geo-politik global terkait dengan Perang Rusia-Ukraina yang belum ada tanda-tanda mereda dan diikuti dengan potensi perang yang melibatkan Palestina-Israel-Iran yang membuka ruang kemungkinan akan keterlibatan kekuatan-kekuatan dunia akan membawa efek yang besar secara global, termasuk juga Indonesia. 

Seperti gangguan rantai pasok (supply chain) pangan, laju investasi, daya tukar mata uang sampai dengan hambatan kemungkinan pelemahan pertumbuhan ekonomi global maupun nasional. 

"Dalam kondisi sosial ekonomi seperti ini maka diperlukan langkah politik yang hati-hati untuk dapat menjaga keseimbangan politik dan meredam potensi polarisasi politik yang dapat mengarah pada situasi chaos politik," ujarnya.

Berbagai hal tersebut, kata Airlangga, sudah menjadi bagian dari kalkulasi politik elite seperti dapat kita lihat pada pesan dari Prabowo  kepada pendukungnya untuk tidak melakukan aksi ke jalan saat pembacaan putusan MK.

Baca juga: Beda Sikap PKS, Nasdem, PKB, dan PDIP soal Hak Angket DPR Usai MK Tolak Gugatan Pilpres 2024

Pembacaan politik serupa sepertinya juga menjadi kalkulasi yang menjadi pertimbangan dari PDI Perjuangan dalam menimbang posisi politiknya.

"Hal tersebut sepertinya akan dibangun berdasarkan pertimbangan rekonsiliasi politik dan persatuan nasional untuk menghadapi kemungkinan goncangan-goncangan sosial yang banyak disulut oleh dinamika geo ekonomi politik dunia," tuturnya.

Sementara itu, terkait kalkulasi atas masa depan demokrasi Indonesia, pertimbangan dari PDI Perjuangan maka pembacaan situasi global dan nasional seperti yang berlangsung diatas memperlihatkan bahwa kondisi yang berlangsung tidak berada dalam situasi normal. 

"Pembacaan PDI Perjuangan terkait situasi demokrasi dalam kondisi saat ini membutuhkan keseimbangan antara demokrasi dalam situasi yang kondusif untuk menjaga soliditas kebersamaan untuk melampaui potensi krisis," katanya.