PNS yang Diberhentikan karena Sakit Masih Dapat Jaminan Kesehatan, Ini Hak-hak Kepegawaiannya

TRIBUNNEWS.COM - Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sakit berat dapat diberhentikan secara hormat oleh pihak kepegawaian.

PNS yang sakit diberhentikan karena dinilai tidak lagi cakap jasmani atau rohani.

Mengutip Instagram @bkn.go.id, PNS yang diberhentikan karena sakit masih akan mendapatkan hak-hak kepegawaiannya, termasuk hak jaminan kesehatan.

PNS yang tidak cakap jasmani atau rohani dapat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, dengan syarat.

Berikut persyaratannya:

1. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannnya.

2. Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya.

3. Tidak mampu bekerja kembali setelah berakhirnya cuti sakit.

Baca juga: Berhenti Jadi PNS Tak Bisa Sembarangan, Ini Prosedur dan Berkas yang Diperlukan

Bagaimana hak kepegawaiannya?

PNS yang diberhentikan dengan hormat tidak cakap jasmani dan rohani disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatan, diberikan jaminan pensiun tanpa mempertimbangkan usia dan masa kerja.

PNS yang diberhentikan dengan hormat tidak cakap jasmani atau rohani tidak disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatan diberikan jaminan pensiun apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling singkat 4 tahun.

Ketentuan mengenai tidak cakap jasmani dan rohani harus didasarkan pada hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan.

Hak-hak kepegawaian PNS diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta peraturan lainnya yang terkait dengan kesejahteraan dan perlindungan PNS di Indonesia.

Penerapan hak-hak ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan instansi dan kondisi spesifik dari kasus PNS yang bersangkutan.

Baca juga: Ujian Dinas Tingkat I PNS: Materi, Jumlah Soal, dan Passing Grade

Hak Kepegawaian PNS yang Diberhentikan Karena Sakit:

Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberhentikan karena sakit memiliki beberapa hak yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain:

1. Jaminan Kesehatan: PNS yang diberhentikan karena sakit tetap memiliki hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka masih bisa mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan setelah tidak lagi aktif bekerja.