3 Alasan Mengapa Larangan Prajurit Terlibat Bisnis Muncul Saat Pembahasan UU TNI 20 Tahun Lalu
Ia mengingatkan dalam pembahasan RUU TNI pada tahun 2004 lalu jelas tujuan negara adalah untuk membentuk TNI yang profesional.
Penulis:
Gita Irawan
Editor:
Hasanudin Aco
lihat foto
"Itu adalah beberapa pasal dari Tim TNI yang kemudian diwujudkan oleh surat Bapak Panglima TNI kepada Menko Polhukam. Kemudian saya kira nanti akan ada naskah akademik, ada detail DIM-nya. Dan Tim dari Mabes TNI sangat terbuka untuk kita berdiskusi lebih lanjut," kata dia.
Baru-baru ini Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid juga telah mengatakan usulan tersebut tidak ada di dalam draf revisi UU TNI yang saat ini berada di DPR.
"Iya tidak ada di draf. Tidak boleh berbisnis. Jika bentuk koperasi resmi masih dimungkinkan untuk kesejahteraan prajurit saja. Tapi bisnis tidak boleh," kata Meutya saat dikonfirmasi Kompas.com pada Senin (15/7/2024).
Baca Juga
| DPR Minta MK Tolak Gugatan UU TNI: Tak Ada Kerugian Nyata |
|
|---|
| Pidato Prabowo soal Promosi TNI Dinilai Kontradiktif dengan Prinsip Meritokrasi dan Revisi UU TNI |
|
|---|
| KontraS Catat Kekerasan Tentara Terhadap Sipil Meningkat Usai Revisi UU TNI Disahkan |
|
|---|
| Presiden dan DPR Belum Siap, Minta MK Tunda Sidang Uji UU TNI |
|
|---|
| Usai Uji Formil Gugur, Kini UU TNI Masuk Uji Materiil di MK |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.