TB Hasanuddin Sebut Pembobol PDN Pesanan dari Kelompok yang Punya Kepentingan Tertentu

Itu Rp 700 miliar per tahun untuk pemeliharaan saja. Kalau menurut para pakar, cukup. Kalau dipakai benar-benar. Kalau dipakai tidak benar, saya nggak tahu saya.

Pak TB, apakah Komisi I perlu juga melakukan satu pengawasan kita terkait dengan Pusat Data Nasional yang nggak S yang bekerja sama dengan Prancis?

Oh, kalau itu berjalan. Berjalan, oke. Tapi, tiba-tiba pemerintah ini harus segera nih. Pakai S, Pusat Data Nasional sementara. Karena apa waktu itu? Karena mau pemilu.

Pak, mau pemilu, mau pilkada itu, data itu jadi rebutan. Ya, begitu. Siapa menguasai data? Maka dia akan memenangi pertempuran.

Sama dalam pertempuran tentara. Siapa yang menguasai titik kritis, jembatan, bukit-bukit, maka dia akan mampu memenangi pertempuran.

Jadi kira-kira mirip-mirip gitu ya?

Saya ingin Pak TB memberikan closing statement mengenai dua hal itu tadi ya. Mengenai urgensi dari revisi undang-undang mulai waktu ini sekaligus bagaimana kita bisa menangkap atau menata kembali penyimpanan data ini?

Saya kira ya, kita ini terus berkembang dalam kehidupan. Undang-undang itu bukan sesuatu yang harga mati.

Bisa saja, jangankan undang-undang. Undang-undang dasar pun bisa dirubah. Apapun bisa dirubah.

Tetapi saya berharap kebaikan apapun merubah sebuah situasi. Tapi harus mengikuti prosedur yang baik dan benar. Jangan malah tujuannya baik tetapi timbul masalah.

Soal data, jangan dianggap data itu masalah hal yang enteng. Ini harus diprotek dengan baik untuk kepentingan rakyat dan kepentingan negara. (Tribun Network/Reynas Abdila)