Kabinet Prabowo Gibran
Respons Gerindra dan Golkar soal PKS Berharap Diajak Gabung Pemerintahan Prabowo
Respons Gerindra dan Golkar soal keinginan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diajak bergabung ke dalam kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto.
Penulis:
Muhamad Deni Setiawan
Editor:
Bobby Wiratama
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, berkelakar supaya pihaknya diajak bergabung dalam kabinet pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan Syaikhu di hadapan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dalam acara Hari Lahir (Harlah) ke-26 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2024) malam.
"Oleh karena itu, saya kira Untuk Pak Dasco khususnya dan Gerindra ajak-ajaklah PKS," kata Syaikhu, Selasa.
Ia berharap Gerindra tak hanya mengajak NasDem dan PKB, tetapi juga mengajak PKS untuk bergabung ke dalam pemerintahan.
"Jangan cuma sekadar ngajak NasDem dan PKB, PKS ditinggalkan sendirian," ucapnya.
Pernyataan Syaikhu itu lantas direspons oleh Gerindra dan Golkar, sebagai berikut.
Gerindra
Terkait harapan yang disampaikan PKS, Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, menyebut sebenarnya Prabowo Subianto ingin semua partai politik (parpol) bergabung menjadi suatu konsolidasi nasional.
"Kalau Pak Prabowo selalu semakin banyak dan semua pihak kalau bisa bergabung menjadi suatu kekuatan nasional, suatu konsolidasi nasional," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2024).
Fadli berujar, Gerindra menghormati posisi masing-masing partai politik (parpol), apakah akan berada dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan.
Kendati demikian, dirinya memastikan Gerindra mempunyai hubungan yang baik dengan seluruh partai politik.
Baca juga: Respons Airlangga Soal PKS Ingin Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran
"Setiap partai harus kita hargai posisi masing-masing."
"Kalau partai kita dengan semua partai chemistry-nya baik-baik saja," ucap Fadli.
Golkar
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyatakan dalam melakukan pembangunan, kekuatan politik itu penting.
"Ya kalau semua mau mendukung pembangunan, itu penting juga dan kedua tatangan kedepan juga tidak biasa-biasa saja, jadi tentunya kekuatan politik diperlukan ke depan," kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.
Hanya saja, ucap Airlangga, mengenai kepastian parpol yang sebelumnya menjadi lawan lalu masuk ke dalam koalisi pemerintah akan ditentukan oleh Prabowo.
"Ya, namanya pengen diajak. Pak Prabowo yang nanti akan dari beliau yang akan merespons," tutur Airlangga.
Lebih lanjut, ia berpendapat keinginan partai-partai yang sebelumnya bersebrangan masuk ke dalam pemerintahan bukan berarti meniadakan posisi.
"Wah, itu kan kita belum sampai ke sana, ini kan baru harapan," ungkap Menko Perekonomian itu.
Sebagai informasi, Partai NasDem, PKB, dan PKS merupakan rekan koalisi pada Pilpres 2024.
Ketiganya tergabung dalam Koalisi Perubahan dan saat itu mengusung pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Namun, setelah pemilihan presiden berakhir, PKB dan NasDem memberikan sinyal akan bergabung dengan pemerintahan.
Bahkan, Prabowo Subianto telah bertemu dengan Ketua Umum NasDem, Surya Paloh dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.
(Tribunnews.com/Deni/Chaerul/Taufik)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.