Senin, 11 Agustus 2025

Izin Usaha Tambang untuk Ormas

YLBHI Nilai Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan Merupakan Praktik Kooptasi

Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengatakan langkah pemerintah berikan izin tambang bagi ormas keagamaan merupakan praktik kooptasi. 

Editor: Wahyu Aji
zoom-inlihat foto YLBHI Nilai Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan Merupakan Praktik Kooptasi
Tribunnews.com/Rahmat W Nugraha
Ketua YLBHI Muhammad Isnur dalam diskusi daring. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengatakan langkah pemerintah berikan izin tambang bagi ormas keagamaan merupakan praktik kooptasi. 

Diketahui setelah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memutuskan menerima izin usaha pertambangan yang ditawarkan pemerintah. Terbaru PP Muhammadiyah juga melakukan hal yang sama. 

"Ketika ormas keagamaan diberikan izin usaha penambangan itu adalah kooptasi," kata Isnur dalam diskusi daring, Senin (29/7/2024).

Ia mencontohkan PBNU misalnya ditawarkan untuk untuk menambang bekas lahan PT KPC. 

"Dulunya PT KPC 80 sampai 90 ribu hektare sekarang sisa 28 ribu hektare. Ditawarkan ke NU, itu lokasi tambang terbesar di dunia," kata Isnur. 

Atas hal itu ia menerangkan PBNU harus melakukan reklamasi dari proses penambangan sebelumnya. 

"Ceruknya luar biasa besar dan NU punya kewajiban untuk melakukan reklamasi," terangnya. 

Dilanjutkan Isnur, PP Muhammadiyah juga menerima izin tambang yang serupa, ditawarkan lahan bekas PT Arutmin. 

"Itu bagian dari kooptasi. Itu operasi by design, dimana Bahlil, JK datang dan lain-lain datang. Dan Muhammadiyah yang mulai kritis pada pemerintah beralih menerima proyek-proyek itu," jelasnya. 

Akhirnya, kata Isnur ormas keagamaan bakal berseteru dengan masyarakat yang lingkungannya dirusak. 

Sebagai informasi kooptasi merupakan bentuk kerja sama berupa penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan organisasi guna menghindari konflik. 

Sebelumnya Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah resmi memutuskan menerima izin usaha pertambangan atau izin tambang yang ditawarkan pemerintah.

Hal itu diputuskan dalam Rapat Konsolidasi Nasional yang digelar di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).

"Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah sesuai nomor 25 tahun 2024 dengan pertimbangan dan persyaratan," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam konferensi pers, yang disiarkan langsung dari akun YouTube Muhammadiyah Channel.

Halaman
12
Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan