Minta Maaf Jokowi Disorot PDIP, Sebut Hukum dan Demokrasi Lebih Rusak Dibanding Orba

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menyoroti permintaan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada rakyat Indonesia.

Menurut Deddy, pemerintahan Jokowi lebih merusak daripada kekuasaan masa orde baru (orba).

“Jujur saja, lima tahun rezim Jokowi itu daya rusaknya terhadap hukum dan demokrasi melampaui 32 tahun kekuasaan Orba," kata Deddy, Jumat (2/8/2024).

Deddy juga mempertanyakan ketulusan Jokowi dalam minta maaf ke rakyat.

Dia menyebut bisa jadi apa yang diungkapkan Jokowi itu hanya sandiwara saja untuk mencari simpati.

"Saya enggak tahu kali ini dia tulus atau tidak. Jangan-jangan dia sedang bersandiwara untuk mencari simpati, bukan tulus meminta maaf," tuturnya.

Menurut Deddy, Jokowi bisa menggunakan sisa masa jabatan untuk memperbaiki kerusakan yang ada.

"Gunakan sisa waktu yang ada untuk memperbaiki kerusakan semua lembaga yang terkait demokrasi, penegakan hukum, HAM, lingkungan hidup, dan distribusi keadilan-kesejahteraan. Jangan omon-omon saja," tegas Deddy.

Menurutnya masyarakat akan lebih menerima permintaan maaf Jokowi apabila diikuti dengan tindakan perbaikan seperti dalam hal penegakan hukum.

"Kalau hal-hal itu dilakukan baru kita belajar percaya kalau beliau serius minta maaf pada rakyat,” imbuhnya.

Baca juga: PDIP Curiga Minta Maaf Jokowi ke Rakyat Tak Tulus, PSI: Biar Masyarakat yang Menilai

Respons PKS

Selain PDIP, partai lain juga ikut menyoroti permintaan maaf Jokowi, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Respons tersebut diungkapkan langsung oleh DPP PKS, Mardani Ali Sera, kepada media, Jumat (2/8/2024).

Mardani memberikan saran supaya tidak hanya minta maaf saja, tetapi juga menyampaikan kekurangan selama 10 tahun menjabat agar menjadi catatan untuk pemimpin selanjutnya.

"Bagusnya Pak Jokowi sampaikan catatan 10 tahun kekurangannya biar bisa dilanjutkan oleh penggantinya," jelas Mardani.

Menurut Mardani hal tersebut perlu dilakukan karena meskipun tingkat kepuasan dari rakyat tinggi, pasti tetap ada permasalahan rakyat yang belum disentuh dan terlayani dengan baik.