VIDEO Gibran Soal Pemecatan dari PDIP: Lebih Fokus Bantu Prabowo dan Kemungkinan Gabung Golkar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan terkait kemungkinan Partai Golkar menerima dirinya sebagai anggota, jika ia memutuskan untuk bergabung.

Kemungkinan tersebut muncul setelah diterbitkannya surat pemecatan yang menyatakan Gibran dan ayahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), tidak lagi menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Menanggapi isu kemungkinan bergabung dengan Partai Golkar, Gibran menyatakan belum dapat memastikan arah pilihannya.

"Tunggu saja, tunggu saja," ujar Gibran kepada awak media di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Selasa (17/12/2024).

Akan Lebih Fokus Bantu Presiden Prabowo

Gibran menegaskan saat ini ia ingin tetap fokus menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, mendukung Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk saat ini saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu bapak presiden Prabowo," katanya.

Gibran mengatakan dirinya menghormati keputusan PDIP terkait pemecatan dirinya.

"Ya Kami menghargai dan hormati putusan partai," kata Gibran.

Alasan PDIP Baru Umumkan Pemecatan

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus merespons munculnya peryataan publik terkait sikap PDIP yang baru memecat Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo, Wapres Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi, Bobby Nasution pada Senin kemarin.

Termasuk, munculnya pertanyaan kenapa tidak memecat Jokowi ketika masa Pilpres 2024, lalu dan PDIP seperti menjaga marwah Jokowi yang kala itu masih menjabat presiden?

Deddy menjelaskan bahwa PDIP memiliki nilai etik dan moralitas politik untuk menjaga martabat Jokowi sebagai Presiden yang harus dihormati semasa menjabat.

“Setelah Pilpres dan Pileg kami ingin fokus dan konsentrasi untuk menghadapi Pilkada sebagai agenda politik nasional,” kata Deddy kepada wartawan, Selasa (17/12/2024).

Deddy menyebut, setelah pemilukada selesai PDIP baru punya waktu untuk mengumpulkan pimpinan Partai dari seluruh provinsi untuk mengevaluasi kader-kader yang melakukan pelanggaran aturan partai.