Mahfud Ingatkan Praktik Jual Beli Kursi Pemilu Lewat DPRD: 1 Kursi Bisa Rp 5 M

Terpisah, Mahfud MD, tak menampik bahwa memang setiap sistem pemilu memiliki dampak positif di balik sisi negatif nya. 

Menurut dia, dampak negatif pilkada langsung berdampak pada rusaknya mentalitas rakyat karena berkembangnya praktik politik uang.

Sementara itu, dampak positif dengan kepala daerah dipilih DPRD adalah dapat membuat upaya penanganan korupsi lebih terfokus.  

Hal itu disampaikannya saat ditemui di kantor MMD Initiative, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

"Nah kalau begitu, pemilihan langsung atau tidak langsung, itu bukan soal sistemnya, bukan soal aturannya. Itu soal penegakan aturannya," ujar Mahfud, Jumat. 

"Karena baik pemilihan langsung, maupun tidak langsung, ada larangan money politic, ada larangan kecurangan, dan larangan macam-macam, dan itu dilanggar." 

"Oleh sebab itu, menurut saya penegakan aturannya lebih dulu. Komitmen, bagaimana cara menegakkan aturan. Lalu soal sistem, langsung atau tidak langsung, silakan didiskusikan," sambung dia.

Untuk itu, menurutnya penguatan institusi untuk melakukan penegakan aturan dalam pemilihan kepala daerah merupakan hal yang mutlak harus dilakukan.

"Kalau penguatan institusi itu, tidak perlu ditanya, iya, itu keharusan, penguatan setiap institusi itu," pungkasnya.

Usul Presiden Prabowo

Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto beberapa waktu lalu mengusulkan adanya perubahan sistem politik di Indonesia.

Ia mengusulkan kepala daerah dipilih DPRD.

Prabowo mengingatkan sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara. 

Tak hanya itu, lanjut dia, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

Prabowo mencontohkan Malaysia, Singapura, dan India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.