Ketua Joman Immanuel Ebenezer soal Isu Jokowi Minta 3 Periode: Sudah Enggak Relevan

Menurutnya, Jokowi tidak pernah memberikan teguran dan sanksi kepada mereka hingga akhir periode menjabat presiden.

Bahkan disebut-disebut menjadi 'orang titipan Jokowi' pada kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini.

Guntur lalu menerangkan wacana tiga periode pernah disuarakan oleh ketua-ketua umum partai politik saat itu, seperti Airlangga Hartarto (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Zulkifli Hasan (PAN) dan PSI. 

"Serta oleh menteri-menteri Jokowi seperti Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Pandjaitan dan Tito Karnavian. Kemudian melalui Organ Relawan seperti Projo dengan acara berkedok Musra yang awalnya berniat mencari penerus Jokowi tapi kemudian meneriakkan Jokowi 3 Periode," terangnya. 

Tak hanya itu, dikatakan Guntur wacana tersebut juga digaungkan deklarasi Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) yang mendukung tiga periode dalam acara yang dihadiri Jokowi.

"Kedua pernyataan Jokowi bahwa orang-orang meminta 3 Periode seperti menampar dan menjerumuskan dia (akhir tahun 2019) hanya drama politik belaka yang menjadi tertawaan publik. Karena orang-orang itu sampai akhir periode Jokowi tetap menjadi orang-orang terdekat Jokowi bahkan disebut-sebut orang titipan Jokowi di kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini," jelasnya. 

Ia melanjutkan tidak adanya teguran dan sanksi dari Jokowi kepada mereka menunjukkan hal tersebut. Jokowi merasa nyaman-nyaman saja dengan pernyataan mereka. 

"Masa iya, kita tidak marah pada orang yang menampar dan menjerumuskan kita. Kecuali sudah direncanakan suatu skenario kepura-puraan. Pura-pura mengingkari padahal dia sendiri yang menyuruh," ungkapnya. 

Selanjutnya kata Guntur ada peran besar 'Orang Istana' dari lingkaran Jokowi saat itu yang mengorkestrasi wacana tiga periode atau perpanjangan masa jabatan dengan alasan yang mengada-ada.

"Seperti pandemi Covid 19, kepuasan publik yang tinggi melalui hasil survei, rencana amandemen UUD 1945 hingga Sidang Istimewa MPR. Pada akhirnya sepanjang tahun 2022, Jokowi tidak lagi menunjukkan sikap pura-pura antipati atau penolakan pada wacana 3 periode dengan berdalih 'ini negara demokrasi, suara dan aspirasi rakyat,'" kata Guntur.

Publik, lanjutnya, juga terus dihujani hasil survei-survei kepuasan publik yang sangat tinggi yang di-framing sebagai dukungan rakyat agar Jokowi memimpin kembali. 

"Ditambah dukungan Ketua MPR waktu itu Bambang Soesatyo terhadap wacana 3 periode bahkan menyinggung soal amandemen UUD 1945 pada Desember 2022," terangnya. 

Berdasarkan alasan-alasan di atas, ditegaskan Guntur, maka bantahan Jokowi terkait permintaan dan wacana tiga periode hanya menjadi bahan tertawaan publik.

"Karena bertentangan dengan bukti-bukti yang ada selama ini dan sudah diketahui secara luas oleh publik," tegasnya.

(Tribunnews.com/Deni/Rahmat)