Pemerintah Siapkan 20 Juta Hektar Hutan untuk Ketahanan Pangan, Praktisi Minta Tatakelola yang Baik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan berencana menyiapkan 20 juta hektare (ha) hutan untuk program cadangan ketahanan pangan, energi, dan air. 

Hal ini disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/12/2024). 

Program ini menjadi bagian dari misi Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam delapan program prioritas bernama Asta Cita. 

Menanggapi rencana tersebut, Dr. Muhammad Sobri, seorang praktisi pertanian yang aktif di Kabupaten Pati, menyatakan dukungannya. 

Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada tatakelola hutan yang baik. 

“Rencana Kementerian Kehutanan terkait penyiapan 20 juta hektar hutan sebenarnya sangat mulia jika dikelola dengan benar," ujar Sobri, Jumat (17/01/2024). 

Namun, jika salah konsep dan strategi, hal ini justru dapat memperburuk masalah kekurangan pangan. 

"Saya belum melihat grand desain dan rencana konkret yang disiapkan pemerintah. Rencana ini harus terukur agar tak berdampak negatif pada ekosistem. Sebaiknya pemerintah memprioritaskan lahan kritis dan lahan yang benar-benar mati, seperti bekas tambang,” ujarnya. 

Sobri menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak dalam perencanaan program ini untuk memastikan hasil yang optimal. 

“Dengarkan masukan dari semua pihak, baik LSM maupun para ahli, agar bisa berpikir bersama mengatasi masalah ancaman kekurangan pangan. Jika tidak ditangani dengan baik, ini berpotensi menimbulkan masalah sosial yang besar,” tegasnya. 

Dia juga mengungkapkan kekhawatiran jika konsep yang diterapkan keliru. 

Menurutnya, alih-alih menjadi cadangan ketahanan pangan, energi, dan air, rencana ini justru dapat merusak hutan yang ada. 

“Saya khawatir jika pemerintah salah konsep, hutan yang seharusnya menjadi cadangan pangan, energi, dan air justru berubah menjadi sumber kerusakan lingkungan. Ini bisa menciptakan masalah sosial baru,” tambah Sobri. 

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa setiap kebijakan tentu memiliki risiko, tetapi dampaknya harus seminimal mungkin terhadap lingkungan dan masyarakat. 

“Saya berharap pemerintah melaksanakan program ini dengan syarat tidak merusak lingkungan atau hutan. Jika dijalankan dengan baik, rencana pemerintah terkait 20 juta hektar hutan ini dapat diterima oleh semua pihak. Bahkan, program ini bisa sejalan dengan upaya konservasi hutan,” katanya. 

Sobri optimistis, dengan strategi yang tepat, rencana ini bisa menjadi solusi yang tidak hanya mendukung ketahanan pangan, energi, dan air, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan.