Kamis, 2 Oktober 2025

Program Makan Bergizi Gratis

Sempat Heboh Insiden di Sukoharjo, Ombudsman Belum Terima Laporan Masyarakat soal Program MBG

Najih memastikan Ombudsman akan memberi masukan kepada penyelenggara MBG, khususnya terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penulis: Reza Deni
Tribunnews.com/Reza Deni
Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih saat memberikan keterangan kepada media di kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025)/Tribunnews.com Reza Deni 

Dadan menyebut, pemerintah tengah mencari cara agar anggaran bisa naik dan program unggulan itu dirasakan oleh 82,9 juta penerima.

Karena itulah, dibutuhkan tambahan dana sekitar Rp 100 triliun untuk target jumlah penerima baru.

"Bayangkan ketika 82,9 juta itu sudah diberi makan dan Badan Gizi menetapkan hari tertentu kita makan telur, maka dibutuhkan 82,9 juta butir telur setiap hari. Jadi ini butuh juga meningkatkan produksi sehingga lantai pasoknya bisa memenuhi untuk semuanya," tandas Dadan.

Baca juga: Rumah Mertua Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Sukoharjo Juga Sepi

Diketahui, program makan bergizi gratis ini dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin (6/1/2025).

“Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui, ” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi, Minggu (5/1/2025).

Menurutnya jumlah dapur tersebut akan terus meningkat setiap harinya. Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Dapur-dapur yang siap beroperasi tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

"Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN)," katanya.

Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat. 

BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang, " jelasnya.

Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo, lanjut Hasan, pemerintah tidak libur pada Tahun Baru termasuk Sabtu dan Minggu, untuk memastikan kelancaran program MBG. 

Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini. Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal.

 


 

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved