Tak Ada Mobil Dinas, Komeng Pakai Mobil Pribadi untuk Kerja: DPD Cuma Diberi Rp100 Juta Beli Sendiri

Tayang: Selasa, 4 Februari 2025 08:02 WIB | Diperbarui: Selasa, 4 Februari 2025 08:21 WIB

Penulis: Rifqah

Editor: Wahyu Gilang Putranto

Tak Ada Mobil Dinas, Komeng Pakai Mobil Pribadi untuk Kerja: DPD Cuma Diberi Rp100 Juta Beli Sendiri

Warta Kota/Yulianto

MOBIL DINAS KOMENG - Anggota DPD RI H. Alfiansyah Bustami Komeng. Komeng tidak mendapatkan mobil dinas dan akui gunakan mobil pribadi untuk bekerja, anggota DPD hanya diberi uang muka disuruh beli kendaraan sendiri.

Berdasarkan pengumuman LHKPN 2024, Komeng melaporkan harta kekayaannya pada 2 September 2024.

Dalam LHKPN tersebut, Komeng tercatat memiliki jumlah kekayaan bersih sebesar Rp15,7 miliar.

Kekayaan Komeng itu berasal dari beberapa sumber, terbesar dari aset properti.

Komeng diketahui memiliki aset properti berupa tanah dan bangunan di Kabupaten dan Kota bogor senilai Rp14.250.000.000 atau Rp14,25 miliar.

Selain properti, Komeng juga memiliki sejumlah harta benda bergerak berupa kendaraan mobil sebanyak enam unit dengan nilai total Rp1.357.000.000.

Dilansir elhkpn.kpk.go.id, berikut adalah rincian kendaraan mobil yang dimiliki Komeng:

Mobil Jeep Compass Longitude 1.4 (2019) – Rp385.000.000
Mobil Daihatsu Luxio 1.5 X A/T (2016) – Rp135.000.000
Mobil Suzuki XL7 415F GX 4x2 M/T (2020) – Rp179.000.000
Mobil Hyundai H-1 Minibus (2017) – Rp300.000.000
Mobil Suzuki Penumpang (2024) – Rp179.000.000 (Hadiah)
Mobil Suzuki Penumpang (2024) – Rp179.000.000 (Hadiah)

Komeng juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp8.000.000.

Tak hanya itu, Komeng juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp114.857.704.

Diketahui, Komeng tak memiliki catatan utang dan sebagainya.

Dengan demikian, total harta kekayaan Komeng sebesar Rp15.729.857.704

Gaji dan Tunjangan DPD RI

Sebagai informasi, besaran gaji DPD diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2008 tentang Hak Keuangan Administrasi bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Mantan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Beserta Janda/Dudanya.

Pada Pasal 3, disebutkan bahwa gaji pokok dan tunjangan jabatan bagi ketua, wakil ketua, serta anggota DPD sama dengan DPR RI.

"Gaji pokok dan tunjangan jabatan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah sama dengan gaji pokok dan tunjangan jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi ayat tersebut.

Berikut gaji pokok DPD: