Ada Isu Reshuffle Kabinet, Prabowo Tegaskan akan Singkirkan Menteri yang Tak Mau Kerja untuk Rakyat

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapannya terkait adanya isu reshuffle kabinet.

Prabowo menegaskan, jika para menterinya di Kabinet Merah Putih tak mau bekerja untuk rakyat, maka Presiden ke-8 RI itu tak segan untuk memecat atau menyingkirkan menteri tersebut dari kabinet.

"Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan."

"Mau lebih jelas lagi?" kata Prabowo dilansir Kompas.com, Kamis (6/2/2025).

Menurut Prabowo, selama ini rakyat selalu menuntut pemerintah untuk bekerja dengan bersih dan benar.

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan rakyat.

"Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. "

"Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain," terang Prabowo.

Tak hanya Prabowo, isu soal reshuffle kabinet ini juga turut diungkapkan oleh Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani.

Menurut Ahmad Muzani, reshuffle tergantung kepada Prabowo Subianto sebagai presiden.

"Itu (reshuffle) kewenangan sepenuhnya ada Presiden. Saya belum tanya, saya belum ketemu," kata Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025). 

Baca juga: 5 Menteri Prabowo yang Perlu di-Reshuffle Versi Celios: Budi Arie, Natalius Pigai, hingga Bahlil 

Meski ada berbagai masalah yang dilakukan sejumlah menteri, atau pejabat setingkat menteri di 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, kata Muzani, bagi Prabowo itu merupakan penyempurnaan dari suatu proses.

"Pak Prabowo yang seperti itu selalu merasa bahwa itu bagian dari upaya untuk penyempurnaan terhadap sistem pemerintahan yang dijalankan," ucapnya.

Muzani pun tak menjawab tegas, saat disinggung adanya berbagai masalah yang dilakukan para pembantu presiden, akan mengganggu kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo.

"Tergantung bagaimana melihatnya," ucap Ketua MPR RI itu.

Beberapa Menteri Disorot usai 100 Hari Kepemimpinan Prabowo-Gibran

Untuk diketahui, dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran, ada sejumlah menteri atau pejabat setingkat menteri yang disorot publik karena melakukan kesalahan.

Di mulai dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang mengakui menggunakan kop dan stempel kementerian untuk undangan Haul ibundanya, sekaligus Hari Santri, dan Tasyakuran.

Hingga yang terbaru polemik Menteri Dikti Saintek Soemantri Brodjonegoro yang diduga melakukan kekerasan dan melakukan pemecatan sepihak terhadap ASN.

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari Pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 80,9 persen.

Baca juga: Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Butuh Evaluasi dan Reshuffle untuk Memaksimalkan Kinerja

Sementara publik yang tidak puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran sebesar 19,1 persen.

Masih berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap bidang politik-keamanan pemerintah Prabowo mencapai 85,8 persen.

Sementara bidang kesejahteraan sosial berada di angka 83,7 persen; ekonomi 74,5 persen; dan hukum 72,1 persen.

Peneliti Litbang Kompas Vincentius Gitiyarko mengatakan ada harapan besar dari masyarakat untuk pemerintahan Prabowo-Gibran 5 tahun ke depan.

Baca juga: Prabowo Isyaratkan Reshuffle Menteri Kabinetnya yang Tak Tak Mau Kerja untuk Rakyat

“Ini kita bisa baca sebagai harapan besar ya, harapan besar publik sekaligus juga ada rasa mungkin euforia karena setelah 10 tahun sebelumnya dua periode dipimpin oleh satu pemerintahan, masyarakat saat ini mendapat presiden dan wakil presiden yang baru."

"Jadi ada semacam harapan besar terhadap pemerintahan ini,” ucap Vincentius Gitiyarko dikutip dari Kompas TV soal “Survei Litbang Kompas: 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran” pada Senin (20/1/2025).

“Kita juga perlu ingat bahwa bagaimana transisi pemerintahan ya atau transisi politik yang terjadi setelah Pemilu itu juga berjalan relatif lancar, dalam tanda kutip ya."

"Bahkan kita juga tahu bahwa dalam proses ini ada narasi keberlanjutan yang dibawa oleh pemerintahan yang sekarang,” ucapnya.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Chaerul Umam)