Pengamat Sebut Sudah Saatnya Prabowo Evaluasi Kabinet: Kalau Tak Perform, Apa Lagi yang Ditunggu?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai Presiden Prabowo Subianto sudah saatnya melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinet.

Menurut Adi, setelah lebih dari tujuh bulan masa pemerintahan berjalan, sejumlah pihak mulai mempertanyakan efektivitas kinerja kabinet Prabowo.

“Sudah tujuh bulan masa pemerintahan. Kalau ada menteri, wakil menteri, atau kepala lembaga yang tidak perform, apa lagi yang ditunggu? Publik tentu berharap segera dievaluasi,” kata Adi dalam siaran persnya, Sabtu (7/6/2026).

Dia menyoroti persoalan akses terhadap lapangan kerja yang masih sulit di berbagai daerah.

Adi juga menyinggung terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam beberapa waktu terakhir sebagai sinyal lemahnya respons pemerintah terhadap kondisi ketenagakerjaan.

Baca juga: Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet, Pakar Komunikasi Ingatkan Gaya Komunikasi Pejabat Publik

“Hal-hal seperti ini yang menurut saya menjadi sangat penting untuk dievaluasi secara serius. Sudah tujuh bulan para menteri di kabinet ini, tetapi progress report-nya tidak terlalu kelihatan. Artinya, ini sudah saatnya harus mulai dievaluasi,” ucapnya.

Kementerian yang mengurusi urusan ketenagakerjaan, menurut Adi, menjadi salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian khusus. 

Selain itu, kata dia, kementerian yang menangani kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi juga perlu dievaluasi karena belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

Baca juga: Istana: Reshuffle Bisa Dilakukan Presiden Kapanpun, Orang di Luar Cuma Nebak Saja

“Itu sektor riil yang selama ini menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia. Jadi siapa pun presidennya, sektor-sektor ini menjadi vital dalam sebuah pemerintahan. Karena memang menterinya tidak bisa bekerja sesuai ekspektasi atau tidak perform, ya, memang sudah saatnya dievaluasi,” ucap Adi.

Namun, Adi mengapresiasi beberapa kementerian yang menurutnya masih layak dipertahankan.

Salah satunya adalah kementerian yang mengurusi sektor pangan. 

Adi menilai bahwa klaim pemerintah mengenai surplus pangan layak mendapat pengakuan positif.

“Pemerintah menyampaikan kabar baik bahwa kita surplus pangan. Itu bagus. Kalau betul surplus, itu kan sesuatu yang sangat bisa diapresiasi. Artinya, di tengah efisiensi anggaran dan situasi global yang tidak menentu, ada kementerian yang mampu meningkatkan produktivitas kinerjanya," ungkapnya.

Selain kementerian pangan, Adi juga mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung yang gencar mengungkap kasus korupsi besar, termasuk yang melibatkan perusahaan BUMN. 

Dia menyebut Kejaksaan telah menunjukkan taring supremasi hukum di tengah ketidakpastian.