Terkena Dampak Efisiensi Anggaran, Komisi Yudisial Upayakan Seleksi Calon Hakim Agung Tetap Digelar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan soal efisiensi anggaran lembaga negara. Sejumlah kementerian dan lembaga terkena pemotongan anggaran.

Salah satu di antaranya Komisi Yudisial atau KY. Padahal, pada 2025, KY tengah dihadapkan pada seleksi calon hakim agung.

KY disebut terkena pemotongan anggaran sebesar 54 persen.

Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata, mengatakan pihaknya tetap berupaya untuk mendapatkan tambahan anggaran agar seleksi calon hakim agung 2025 bisa digelar.

"Nah, saat ini KY terus mengupayakan untuk mendapatkan penambahan anggaran, dengan melakukan komunikasi pada pihak-pihak terkait. Dan semoga apabila terpenuhi, maka Insya Allah agenda seleksi calon hakim agung ini akan kembali bisa dilaksanakan," kata Mukti, dalam konferensi pers daring, Jumat (7/2/2025). 

Dia mengakui bahwa efisiensi anggaran membuat anggaran KY dipotong sebesar 54 persen dari pagu anggaran 2025.

Namun, dia menyebut bahwa KY memang harus mengikuti instruksi pemerintah terkait efisiensi anggaran. 

"Pada prinsipnya, KY mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang ditindaklanjuti dengan surat Menteri Keuangan tentang efisiensi belanja bagi Kementerian Lembaga dalam pelaksanaan APBN 2025. Oleh karena itu KY juga menjadi salah satu lembaga yang harus melakukan efisiensi anggaran," sambung dia.