Pandji Pragiwaksono Sindir Strategi Efisiensi Anggaran: Penghematan yang Kaya, Bukan yang Miskin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komika dan pengamat sosial Pandji Pragiwaksono mengkritik strategi efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto yang menurutnya salah kaprah.

Pandji menilai, kebijakan pemerintah sering kali justru membebani masyarakat kecil. Arah efisiensi anggaran negara seharusnya menyasar kalangan berpunya, bukan rakyat yang sudah kesulitan mencari penghidupan.

“Kalau mereka ada di depan gue, terus gue ditanya, terus lo maunya gue apa? Gue cuma mau satu aja. Mulai hari ini. Semua ucapan, semua tindakan, semua keputusan, jangan merugikan rakyat,” kata Pandji melalui postingan di akun Instagram pribadi, dikutip Tribunnews, Selasa (2/9/2025).

Menurut Pandji, strategi efisiensi seperti itu jadi salah sasaran. Pegawai honorer, buruh, dan masyarakat kecil justru menjadi pihak pertama yang terkena dampak, sementara pejabat dengan fasilitas berlebih tetap mendapat berbagai privilese.

Ia menyinggung soal pemberian fasilitas mobil dinas dan rumah dinas untuk pejabat negara. Menurutnya, hal itu tak lagi relevan karena mayoritas pejabat sudah memiliki aset pribadi. 

Jika negara ingin berhemat, kata Pandji, pemangkasan mestinya dilakukan pada fasilitas mewah pejabat, bukan pada hak hidup rakyat kecil.

“Menteri lo jangan dikasih mobil, emang nggak punya? Semua menteri, semua anggota DPR punya mobil, punya rumah. Nggak dikasih mobil, nggak dikasih rumah, juga masih bisa hidup. Lah ini orang-orang yang lo pecat ini, mau nyari duit dari mana?” ujarnya.

Efisiensi Menyasar yang Mampu

Menurut Pandji, prinsip efisiensi yang benar adalah memotong kelebihan dari orang yang mampu, bukan memeras tenaga masyarakat miskin. 

Negara seharusnya melindungi kelompok rentan dan memberi ruang bagi mereka untuk tetap bertahan hidup.

Ia menegaskan bahwa kepala daerah atau pejabat yang menerima anggaran terbatas dari pusat seharusnya berpikir kreatif mencari solusi. 

Baca juga: PBB Desak Investigasi Kekerasan Aparat pada Berbagai Aksi Demonstrasi di Indonesia

Bukan justru menaikkan pajak daerah secara drastis hingga memberatkan masyarakat.

“Kalau mau bikin penghematan, ya di situ. Yang disuruh efisiensi, yang punya kemampuan untuk berefisiensi, yang kaya. Bukan yang miskin lo suruh efisiensi. Bukan yang miskin yang lo jadikan korban,” tegasnya.

Pandji menekankan bahwa inti dari setiap kebijakan negara seharusnya berpijak pada kepentingan rakyat. Pejabat publik dan elit politiklah yang seharusnya siap berkorban, bukan justru rakyat kecil yang dijadikan tumbal.

Baca juga: Pengadilan Swiss Pertimbangkan Gugatan 4 Warga Pulau Pari Terhadap Holcim Soal Perubahan Iklim