KPK Ungkap Keyakinan Hasto Kristiyanto akan Patuhi Proses Hukum Setelah Kalah di Praperadilan

TRIBUNNEWS.COM - Permohonan praperadilan terhadap status tersangka yang ditetapkan KPK kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025) kemarin.

Dengan ini, maka status tersangka Hasto dalam dugaan kasus suap dan perintangan penyidikan kasus yang menjerat Eks Politisi PDIP Harun Masiku.

Kini setelah praperadilan usai, KPK pun mengungkap keyakinannya bahwa Hasto akan patuh mengikuti proses hukum selanjutnya.

"Penyidik masih menilai bahwa saudara HK akan dapat menghadapi bagaimana yang sudah disampaikan oleh beliau maupun melalui penasihat hukumnya."

"Salah satunya adalah melalui proses praperadilan ini dan meyakini bahwa yang bersangkutan akan menjalani prosesnya tanpa melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu jalannya penyidikan tersebut," kata Tessa dilansir Kompas.com, Jumat (14/2/2025).

Lebih lanjut Tessa menyebut, dalam proses penanganan kasus Hasto ini, penyidik KPK telah banyak menghadapi tantangan.

Di antaranya adalah gugatan praperadilan yang diajukan oleh Hasto.

Menurut Tessa, gugatan praperadilan tersebut merupakan salah satu contoh bahwa Hasto menjalani proses hukumnya.

Tessa juga menekankan, bahwa penetapan tersangka yang dilakukan KPK kepada Hasto ini juga telah beberapa kali diuji.

"Sebagaimana rekan-rekan ketahui dan sudah ikuti proses perjalanan perkara ini ya bahwa baik KPK maupun khususnya Satgas yang menangani, penyidik yang menangani perkara tersebut juga sudah beberapa kali diuji."

"Bahkan, yang terakhir kalau saya tidak salah adanya gugatan kepada penyidik yang menangani perkara tersebut, KPK akan tetap terus menghadapi, karena itu dilakukan secara konstitusional oleh tersangka HK," terang Tessa.

Baca juga: Praperadilan Tidak Diterima, Kubu Hasto Kecewa Sebut Putusan Hakim Dangkal hingga Peradilan Sesat 

Hakim Putuskan Tak Terima Praperadilan Hasto, Statusnya Tetap Tersangka KPK

Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan akhirnya memutuskan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak dapat diterima. 

"Menyatakan permohonan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima," ujar Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Djuyamto di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan.

Sidang pembacaan putusan itu digelar di PN Jakarta Selatan sore ini, Kamis (13/2/2025).

Praperadilan itu dimohonkan oleh Hasto atas status tersangka dari KPK pada kasus suap Harun Masiku dan dugaan perintangan penyidikan.