Anggota Komisi VI DPR Sorot KKN di Pertamina: Rakyat Tahu, Tetapi Takut Bersuara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Sadarestuwati, menyoroti dugaan kuat praktik nepotisme dalam tubuh Pertamina yang berdampak pada pengelolaan bahan bakar minyak (BBM).

Hal ini merespons dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023.

Sadarestuwati mengatakan, aroma KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) memang sangat menyengat di tubuh perusahaan pelat merah tersebut sejak beberapa tahun terakhir.

"Rakyat tahu itu masih ada kaitannya dengan Nepotisme. Benar itu, rakyat tahu tetapi mereka diam tak berani bersuara," kata Sadarestuwati saat dihubungi, Jumat (28/2/2025).

Dia pun mendesak agar dilakukan audit menyeluruh secara transparan terhadap proses pengadaan BBM bersubsidi Pertalite RON 90 dan Pertamax RON 92. 

Baca juga: Buntut Kasus Korupsi di Pertamina, DPR Desak Audit Pengadaan BBM

"Kami mendengar bahwa kerugian negara yang ditangani Kejaksaan Agung sebesar Rp 193,7 triliun. Itu baru perhitungan di satu tahun saja, bukan kerugian selama periode 2018-2023. Artinya, penyelenggaraan BBM ini telah melenceng dari tujuan awalnya," ujarnya.

Menurutnya, fenomena trust issue di masyarakat kian menguat akibat berbagai dugaan ketidakwajaran dalam pengelolaan BBM, termasuk perbedaan kualitas antara Pertalite dan Pertamax yang menjadi perbincangan luas.

"Pertamina itu harus menghadirkan BBM yang murah dan berkualitas untuk kesejahteraan rakyat. Kasus ini justru memperlihatkan bahwa Pertamina hadir untuk penderitaan rakyat. Ini serba kacau dan berkebalikan. Sampai beredar luas itu lelucon Pertamax adalah Pertalite yang enggak antre. Jangan disalahkan rakyat merasa ada trust issue dan marah," ucap Sadarestuwati.

Baca juga: Rumah Kerry Adrianto Tersangka Korupsi Pertamina Dijaga TNI, Berdampingan dengan Rumah Riza Chalid

Sadarestuwati juga menilai bahwa permasalahan BBM ini bisa jadi merupakan fenomena gunung es yang dampaknya lebih luas dari yang terlihat.

"Coba dihitung, ada berapa konsumen di pabrikan mobil dan bengkel mobil yang mengadu ke Komisi VI terkait urusan 'Pertalite yang nggak antre' ini. Korbannya itu masyarakat lho, jangan dianggap enteng. Saya akan minta Badan Perlindungan Konsumen ikut turun tangan biar komprehensif," jelasnya.

Selain meminta audit, Sadarestuwati juga mendesak Pertamina untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.

Dia menyoroti keluhan masyarakat yang merasa kualitas BBM tidak konsisten, bahkan kendaraan mereka mengalami kendala kecil setelah menggunakan Pertamax.

"Kan kecewa rakyat sudah beli BBM Non-Subsidi ternyata diperlakukan seperti ini," ungkap Sadarestuwati.

Kejaksaan Agung saat ini sedang mengusut kasus korupsi tata kelola Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pertamina.

Dalam kasus yang merugikan negara Rp 193,7 triliun ini, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 9 orang sebagai tersangka.