Rabu, 20 Agustus 2025

Efisiensi Anggaran Pemerintah

Senator Filep: Efisiensi Dana Otsus Hambat Pembangunan di Papua

Faktanya efisiensi TKD jelas berdampak kepada pemotongan anggaran lain termasuk dana Otonomi Khusus (Otsus).

Editor: Hasanudin Aco
Istimewa
DANA OTSUS - Senator Papua Barat, Filep Wamafma, di Jakarta pada Jumat (28/2/2025) mengkritik efisiensi anggaran pemerintah terutama terhadap dana otonomi khusus Papua. 

Menurutnya, adanya efisiensi juga akan berdampak pada berjalannya agenda nasional di Papua yang tertuju pada Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif.

Efisiensi juga berpotensi menambah tantangan pengentasan kemiskinan di Papua.

Filep lantas membuka data BPS per September 2024 yang menampilkan bahwa semua provinsi di Tanah Papua termasuk dalam 10 besar provinsi termiskin di Indonesia.

Mulai dari Papua Pegunungan dengan total persentase penduduk miskin di perkotaan mencapai 12,11 persen, persentase perdesaan mencapai 31,00%, dan jumlah terbaru mencapai 29,66%.

Papua Tengah dengan persentase perkotaan sejumlah 5,27%, persentase perdesaan mencapai 34,86%, dan jumlah terbarunya senilai 27,60%.

Lalu Papua Barat dengan persentase perkotaannya yaitu 9,50%, persentase perdesaan mencapai 26,34%, dan jumlah terbarunya adalah 21,09%.

Kemudian Papua Selatan dengan persentase kemiskinan di perkotaan sejumlah 3,65%, perdesaan 28,47%, dan jumlahnya saat ini mencapai 19,35%.

Selanjutnya Papua dengan persentase perkotaan yaitu 5,9%, perdesaan mencapai 36,57%, dan jumlah saat ini yaitu 18,09%.

Yang terakhir adalah Papua Barat Daya dengan persentase perkotaannya mencapai 8,03%, perdesaan sebesar 25,90%, dan jumlah saat ini adalah 16,95%.

Angka ini pasti akan bertambah jika dana Otsus dikurangi.

Demikian juga, kalau bicara kesehatan dari aspek stunting, pada 2024 tercatat provinsi Papua Tengah paling banyak angka stunting sekitar 39,4%, yang diikuti Papua Pegunungan 37,3?n Papua Barat Daya 31%.

 "Lalu sekarang, kalau ada pemotongan dana Otsus, bukankah akan semakin sulit menurunkan angka stunting di Tanah Papua?" kata Filep.

Paradoks semacam itulah yang membuat saya harus berbicara dan memberikan masukan kepada Pemerintah.

"Maka saya meminta Presiden untuk meninjau kembali kebijakan efisiensi terhadap dana Otsus.

Dana Otsus ini merupakan dana yang sangat diharapkan untuk menopang kebijakan afirmasi di Papua.

OAP berharap agar Otsus mampu mengafirmasi mereka, mengangkat harkat dan martabatnya, serta menyejahterakan mereka.

Faktanya hari ini, efisiensi dana Otsus bisa jadi akan menyebabkan afirmasi hanya omong-omong politik saja," tutup Filep.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan