Kamis, 25 September 2025

Jadi Pembicara di Tokyo, SBY Singgung soal Cawe-cawe dalam Penegakan Hukum, Sindir Siapa?

SBY menghormati kedaulatan siapapun termasuk partai politik di eranya. Sehingga ia tidak mau gunakan hukum sebagai senjata untuk kepentingan politik.

ISTIMEWA
CAWE CAWE – Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyampaikan kuliah umum di National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, Jepang, Kamis (7/3/2025). SBY menyebut dirinya tidak pernah melakukan intervensi ataupun cawe-cawe selama masa kepemimpinannya. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut dirinya tidak pernah melakukan intervensi ataupun cawe-cawe selama masa kepemimpinannya.

Hal itu SBY sampaikan dalam diskusi bedah buku yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang pada Jumat (7/3/2025). Agenda ini berlangsung hybrid.

Baca juga: SBY Cerita Sempat Urungkan Niat Buat Buku Memoar karena Ditinggal Ani Yudhoyono Tahun 2019

Pernyataan itu merupakan jawaban SBY atas pertanyaan peserta diskusi terkait bagaimana langkah yang diambil dalam proses penegakan hukum dan keadilan.

"Saya tidak intervensi atau cawe-cawe dalam penegakan hukum, sepahit apapun misalkan kejadian, seperti apa in my time dulu dalam konteks penegak hukum. Saya respect para penegak hukum," ujarnya.

Baca juga: SBY: Masa Depan Kita Tidak Gelap, Indonesia Emas Itu Possible

Ia menjelaskan, di dalam Undang-Undang Dasar, supremasi hukum di atas segalanya.

Hukum, lanjutnya, merupakan cerminan dari keadilan yang baik. Tidak boleh ada jarak antara hukum dan keadilan.

Lebih lanjut, SBY juga mengaku menghormati kedaulatan siapapun termasuk partai politik di eranya. Sehingga ia tidak mau menggunakan hukum sebagai senjata untuk kepentingan politik.

"Saya juga menghormati kedaulatan siapapun, termasuk partai-partai politik. Sehingga tidak pernah ada saya weaponizing hukum untuk kepentingan politik. itu juga berbahaya, untuk mengalahkan lawan politik digunakan instrumen hukum ataupun sebaliknya," tuturnya.

Menurutnya, pemimpin baik dalam tingkat manapun harus punya jarak dengan ranah hukum. Mengingat segala instrumen di dalamnya sudah dipegang oleh ahlinya masing-masing.

Setiap negara, kata SBY, tentu punya masalah masing-masing. Namun yang pasti adalah pemimpin harus menghormati apapun keputusan hukumnya.

Baca juga: SBY: Pemimpin Haus Masa Jabatan Cenderung Tergoda Perpanjang Kekuasaan, Termasuk Ubah Konstitusi

"Negara manapun selalu ada masalah, tidak seindah bulan purnama, ada juga masalah di sana, di sini tapi yang jelas kalau semua tubuh pada pendirian, seberat apapun, dihormati itu, jalani itu dan sekaligus memberi contoh kalau ingin hukum tegak ya kita harus betul-betul hormati proses penegakan hukum," pungkasnya.
 

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of

asia sustainability impact consortium

Follow our mission at www.esgpositiveimpactconsortium.asia

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan