Panas, Andre Rosiade dan Rieke Oneng Adu Mulut Usai Ahok Dituduh Banyak Bacot di Kasus Pertamina

"Ini kan orang sudah pensiun, tidak punya panggung politik, memanfaatkan kehebatan Kejagung di era Prabowo untuk numpang tenar kembali supaya populer kembali. Ini gaya politisi numpang tenar, pansos kemampuan kinerja Kejagung di era Presiden Prabowo," kata mertua pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan itu.

Diberitakan, Basuki Tjahaja Purnama selaku mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), yang sebelumnya sempat memilih diam, belakangan buka suara terkait dugaan korupsi di Pertamina.

Dalam sebuah wawancara, Ahok mengaku siap membongkar seluruh fakta yang dia ketahui, termasuk rekaman rapat yang selama ini disimpan rapat-rapat. Ia berencana untuk memutarnya di pengadilan jika dibutuhkan.

Ahok mengaku memiliki bukti berupa rekaman dan notulen rapat yang dapat mendukung keterangannya. Dia berencana untuk memutar rekaman rapat tersebut di persidangan.

"Saya siap, saya senang membantu, dan saya senang kalau di sidang, semua rekaman rapat saya itu diputar supaya seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang (membuat) saya marah-marah di dalam," ungkap Ahok, dikutip dari kanal YouTube Narasi yang tayang pada Sabtu (1/3/2025).

Baca juga: Jokowi Kaget KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil, Minta Patuhi Proses Hukum

Ahok yang sebelumnya mendapat tekanan untuk tidak membocorkan informasi, kini bersikap terbuka dan siap memberikan keterangan di persidangan.

"Mereka neken saya, saya enggak boleh ngomong ke media karena ini rahasia perusahaan. Oke, saya mesti kerjain. Saya harap kalau naik sidang, itu nanti semua rapat saya itu suara diperdengarkan di sidang."

"Saya bisa maki-maki, saya bisa marah saat rapat. Cuma itu kan gak bisa dikeluarkan ini PT. Kalo saya masih di Jakarta, gua pasang di YouTube (bisa) dipecat semua," tegas Ahok.

Kasus ini sendiri sedang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kejagung mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023. Total kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun.

Sementara, pihak Kejagung hanya menetapkan sembilan orang sebagai tersangka kasus tersebut meski kejadian tersebut terjadi selama lima tahun dan kerugian negara terbilang sangat besar. Tersangka terdiri enam orang dari pejabat perusahaan subholding Pertamina dan tiga orang dari swasta. 

Pihak Kejagung sendiri menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk Ahok, yang kini bersiap untuk memberikan kesaksian dalam persidangan.

"Siapa pun yang terlibat dalam perkara ini, baik berdasarkan keterangan saksi atau bukti lainnya, akan dipanggil untuk dimintai keterangan," tegas Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, dalam konferensi pers.

Dengan perkembangan ini, sorotan publik semakin tajam, dan persaingan di dunia politik semakin seru. Akankah Ahok benar-benar dapat membuktikan klaimnya, atau ini hanya strategi untuk kembali ke panggung politik? Waktu yang akan menjawab!