DPR Beralasan Bahas RUU TNI di Hotel Mewah Agar Bisa Istirahat, Lucius Karus: Cuma Ngeles Saja

Lucius menilai, usulan tersebut justru mengarah pada kembalinya model dwi fungsi ABRI seperti di era Orde Baru.

"Pengaturan yang condong menguntungkan TNI itu bukan terkait penguatan profesionalitas tetapi justru terkesan ingin memgembalikan kejayaan TNI masa Orba melalui dwi fungsi ABRI saat itu," tegasnya.

Dia menegaskan, keinginan memperluas kewenangan berlawanan dengan harapan masyarakat sipil agar TNI harus profesional sebagai alat pertahanan negara saja.

"Dengan lawan yang nampak cukup solid di publik, DPR dan Pemerintah nampaknya harus bersifat. Siasat itu demi bisa meloloskan UU TNI sesuai yang sejak awal diinginkan penyusun draf revisi UU TNI," ucap Lucius.

Lebih lanjut, Lucius mengkritik pola pembahasan yang berlangsung cepat dan tertutup, mengingat tren serupa terjadi dalam sejumlah legislasi lain yang kontroversial. 

Dia menyebut revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, UU IKN, hingga UU Minerba sebagai contoh produk legislasi yang disusun dalam tempo singkat dan minim partisipasi publik.

"Lihat UU Cipta Kerja dan UU KPK. Gegara diam-diam dan buru-buru, KPK kita jadi lemah seperti sekarang. Ya mungkin saja pada saatnya nanti, TNI hasil revisi UU TNI ini juga akan lemah pada waktunya," ungkap Lucius.

Selain itu, Formappi juga menyoroti waktu penyelenggaraan rapat yang bertepatan dengan kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintahan Prabowo Subianto.

Diketahui, Komisi I DPR dan pemerintah memang tengah kebut membahas revisi UU tentang TNI. 

Revisi tersebut mencakup penambahan usia dinas keprajuritan hingga peluasan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga.