Usai Geruduk Rapat Revisi UU TNI, Aktivis KontraS Terima Telepon Tak Dikenal, Kantor Diduga Diteror

TRIBUNNEWS.COM - Kantor Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi orang tak dikenal pada Minggu (16/3/2025) dini hari. 

Hal itu diungkap Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS, Andrie Yunus. 

Andrie mengatakan, tiga orang itu mengaku sebagai orang dari media. 

Namun, kata Andrie, mereka tak menjelaskan secara rinci dari mana asal media mereka. 

Mereka bahkan juga tak mau mengungkap alasan berkunjung ke kantornya. 

"Tengah malam ini tepatnya pukul 00.16 WIB, kantor KontraS didatangi oleh tiga orang tidak dikenal yang mengaku dari media," kata Andrie Yunus, Minggu (16/3/2025) dikutip dari Kompas.com. 

Ia pun menduga bahwa kunjungan dari tiga orang itu adalah upaya teror setelah melakukan aksi protes koalisi masyarakat sipil terhadap rapat revisi UU TNI di Hotel bintang 5 Fairmont, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3/2025) kemarin.

Terima Telepon Tak Dikenal 

Andrie juga mengatakan, dalam waktu bersamaan ia mendapatkan tiga panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal. 

"Di waktu yang bersamaan, saya juga mendapatkan tiga panggilan telepon dari nomor tidak dikenal," katanya. 

Dari hasil pencariannya melalui aplikasi, nomor itu atas nama Topan. 

Baca juga: Ketua PPI Jepang Dukung KontraS dan Koalisi Masyarakat Kritisi Proses Legislasi Revisi UU TNI

Salah satu orang menyimpan nomor tersebut dengan nama "Serka Topan Dan Intel".

Selain itu, ada juga yang menyimpan nomor itu dengan nama "Topan Danintel Dam Jaya". 

"Kami menduga ini berkaitan dengan aksi teror terhadap kami, pasca Kami bersama koalisi masyarakat sipil mengkritisi proses legislasi Revisi UU TNI," ujar Andrie.

Hingga Minggu Sore Kantor Masih Dipantau 

Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Konstras) Dimas Bagus Arya Saputa mengatakan, hingga Minggu (16/3/2025) sore kantornya masih dipantau. 

"Saat ini memang situasinya boleh kami bilang tidak begitu kondusif karena teror dari pihak-pihak tidak dikenal terus mendatangi kantor kami begitu,” kata Dimas, Minggu. 

“Setidaknya dari pengetahuan kami, hingga sampai sore ini, satu sampai dua orang yang merupakan orang tidak dikenal melihat ataupun mencoba memperhatikan situasi di kantor kami,” lanjutnya. 

Meski mengaku mendapat teror, KontraS masih menimbang melakukan upaya hukum. 

“Ketika keadaan tidak berkunjung membaik begitu, mungkin akan ada upaya-upaya yang akan coba kami tempuh namun tentunya didahulukan pertimbangan-pertimbangan matang di internal,” kata Dimas.

Aksi Geruduk Rapat RUU TNI Dilaporkan ke Polisi 

Aksi geruduk oleh perwakilan koalisi sipil yang diduga menjadi pemicu aksi teror ini sebelumnya telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. 

Aksi geruduk Koalisi Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan saat rapat Panitia Kerja Revisi UU TNI Komisi I DPR RI di hotel bintang 5 Fairmont dilakukan pada Sabtu (15/3/2025) kemarin tersebut dilaporkan oleh pihak keamanan Hotel Fairmont.

Para perwakilan dari masyarakat sipil itu dilaporkan atas dugaan perbuatan mengganggu ketertiban umum dan atau perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan dan atau penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia. 

Laporan terdaftar dengan nomor LP/B/1876/III/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.

"Polda Metro Jaya menerima laporan dugaan tindak pidana mengganggu ketertiban umum dan atau perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan dan atau penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia, yang dilaporkan oleh RYR (Pelapor sebagai security Hotel Fairmont, Jakarta)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam, Minggu (16/3/2025). 

Ade menjelaskan, peristiwa tersebut masih dalam penyelidikan.

Menurut Ade, terlapor disangkakan sejumlah pasal.

"Mengganggu ketertiban umum dan atau perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan dan atau penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia/Pasal 172 dan atau Pasal 212 dan atau pasal 217 dan atau pasal 335 dan atau pasal 503 dan atau pasal 207 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP," ujar Ade. 

(Tribunnews.com/Milani/Reza Deni) (Kompas.com/Irfan Kamil)