AKBP Fajar Pantas Dipermalukan Depan Publik, Guru Besar PTIK Minta Eks Kapolres Ngada Segera Diadili

TRIBUNNEWS.COM - Guru Besar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Albertus Wahyurudhanto, memberikan komentarnya terkait kasus yang menjerat eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman.

Ia menilai AKBP Fajar pantas dipermalukan di depan publik dengan cara segera mengadilinya.

Sehingga, Albertus berharap AKBP Fajar yang telah ditetapkan sebagai tersangka, untuk dipecat dari Polri dan kasusnya secepat mungkin dinaikkan ke meja hijau.

"Harus membuat malu dia dengan sesegera mungkin (mengadili), setelah di-PTDH langsung diputuskan saja."

"Kemudian proses pidana juga tidak perlu lama-lama, kalau perlu nggak sampai satu minggu sudah diputus. Langsung dilimpahkan ke jaksa dan ke pengadilan secara terbuka," katanya, dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV, Selasa (18/3/2025).

Baca juga: Istri Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Hadir di Sidang Kode Etik, Jadi Saksi Pemecatan Suami

"Dengan membuat dia malu, setidaknya akan membuat orang yang melakukan perbuatan sama bisa jera," imbuhnya.

Albertus menambahkan, citra institusi Polri dan negara turut dipertaruhkan dalam mengusut kasus AKBP Fajar.

Mengingat kasus eks Kapolres Ngada ini menjadi bahan perbincangan dunia internasional setelah video syurnya ditemukan di situs dewasa di Australia.

Oleh karenanya, ia mendesak Mabes Polri segera mengambil langkah nyata, tidak sekedar omong-omongan belaka.

"Ini menunjukkan bahwa Polri tidak sekedar (ngomong) 'Kami menindak, kami menindak', tapi ada action-nya. Tidak hanya statement, namun juga gerak cepat," tegasnya.

Ada bukti kuat

Albertus menyebut Mabes Polri sudah memiliki bukti kuat untuk mengadili AKBP Fajar.

Mulai dari kasus penyalahgunaan narkoba dengan bukti tes urine yang telah dilakukan hingga bukti video dalam kasus pelecehan anak di bawah umur.

"Bukti-bukti sudah tidak bisa dihindari lagi," ujar dia.

Albertus dalam kesempatan yang sama bercerita, AKBP Fajar merupakan mantan mahasiswanya.

Ia mengaku selama tersangka  menimba ilmu di PTIK, tidak menunjukkan gejala-gejala penyimpangan.

"Kebetulan Fajar ini mahasiswa saya di PTIK. Ketika proses pendidikan dia tidak menunjukkan gejala-gejala perilaku menyimpang, tapi sekarang sudah ada bukti-bukti faktual yang tidak bisa dibantah lagi," tandasnya.

Baca juga: Daftar Jabatan AKBP Fajar, Eks Kapolres Ngada Dipecat Tidak Hormat atas Kasus Pencabulan dan Narkoba

Ajukan banding usai dipecat

AKBP Fajar resmi disanksi etik berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH).

Adapun putusan ini dijatuhkan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di TNCC Polri, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Kendati demikian, AKBP Fajar mengajukan banding atas putusan tersebut.

"Diputuskan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Dengan putusan tersebut, pelanggar menyatakan banding yang menjadi bagian dari hak pelanggar," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam konferensi pers, Senin malam.

Sebelumnya, AKBP Fajar juga telah ditetapkan menjadi tersangka lantaran diduga melakukan pencabulan terhadap sejumlah anak di bawah umur.

"Dari penyelidikan pemeriksaan melalui kode etik dari wabprof, ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak tiga orang dan satu orang usia dewasa," kata Trunoyudo dalam konferensi pers, Kamis (13/3/2025).

Trunoyudo menuturkan ada tiga anak yang menjadi korban pencabulan AKBP Fajar, yaitu masing-masing berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun.

Bahkan, ada orang dewasa berinisial F yang turut dicabuli AKBP Fajar dan berusia 20 tahun.

Baca juga: Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Disanksi PTDH Imbas Kasus Pencabulan Anak di Bawah Umur

Trunoyudo juga mengatakan Fajar diduga juga menggunakan narkoba dan menyebarluaskan konten pornografi anak.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, mengungkapkan Fajar bukan hanya merekam dan menyimpan konten asusila anak, melainkan juga menyebarkannya melalui dark web.

"Barang bukti berupa tiga unit handphone telah diamankan dan sedang diperiksa di laboratorium digital forensik," sebut Himawan.

Pada kesempatan yang sama, Karowabprof Divisi Propam Polri, Brigjen Pol Agus Wijayanto, menambahkan Fajar telah menjalani proses kode etik di Propam Polri sejak 24 Februari 2025.

Selain sanksi etik, Fajar juga dijerat pasal berlapis, di antaranya Pasal 6 huruf C, Pasal 12, Pasal 14 ayat (1) huruf A dan B, serta Pasal 15 ayat (1) huruf e, g, j, dan l UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Fajar juga dijerat Pasal 45 ayat (1) junto Pasal 27 ayat (1) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024.

Ancaman hukuman maksimal mencapai 15 tahun penjara dan denda hingga Rp1 miliar.

(Tribunnews.com/Endra/Yohanes Liestyo Poerwoto)