Pemerintahan Prabowo Gibran
Respons Prabowo soal Aksi Demonstrasi di Era Pemerintahannya: Demo Itu Murni atau Ada yang Bayar?
Prabowo meminta agar demonstrasi yang terjadi di era pemerintahannya dilihat secara obyektif. Kendati demikian, dia tetap menghormati aksi tersebut.
Penulis:
Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor:
Bobby Wiratama
"Jadi selalu dalam pengelolaan suatu negara, kita waspada, apakah ada kelompok-kelompok atau kekuatan asing yang ingin adu domba," jelasnya.
Prabowo juga menganggap aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan tidak sesuai dengan kepentingan nasional dan rakyat.
Dia lalu mencontohkan demonstrasi di beberapa negara yang berlangsung damai tanpa terjadinya kerusuhan hingga berujung perusakan fasilitas umum.
"Kalau demo dibuat untuk menimbulkan kekacauan dan kerusuhan, ini menurut saya adalah melawan kepentingan nasional dan melawan kepentingan rakyat."
"Demo kenapa? Bisa di London, di Amerika, di mana demo nggak usah merusak pagar, nggak usah merusak terminal bus, ini kan uang rakyat," pungkasnya.
Daftar Demonstrasi Era Pemerintahan Prabowo-GibranĀ

Seperti diketahui, sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu, pemerintahan Prabowo-Gibran dilanda gelombang demonstrasi menyangkut berbagai isu.
Adapun demo pertama bertajuk 'Indonesia Gelap' yang digelar pada 18 Februari 2025 lalu di depan Istana Merdeka, Jakarta.
Aksi tersebut digelar terkait keresahan kebijakan pemerintah soal program makan bergizi gratis (MBG), pemberian konsesi tambang terhadap organisasi masyarakat (ormas), hingga efisiensi anggaran.
Dalam aksi demonstrasi tersebut, para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyuarakan delapan tuntutan terkait pemerintahan Prabowo-Gibran yaitu:
1. Menuntut Pencabutan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait Efisiensi
2. Menolak Pasal RUU Minerba
3. Adanya Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
4. Pengkajian Ulang Pemangkasan Anggaran
5. Tuntut Diterbitkannya Perppu Perampasan Aset
6. Desakan agar Tukin Dosen ASN Dicairkan
7. Dihentikannya Pembuatan Kebijakan Tanpa Kajian atau Riset
8. Mendesak Dilakukannya Efisiensi Kabinet
Setelah aksi 'Indonesia Gelap', demonstrasi terjadi kembali di berbagai daerah usai disahkannya revisi UU TNI yang dianggap menimbulkan dwifungsi seperti di era Orde Baru (Orba) pada 20 Maret 2025 lalu.
Gelombang demonstrasi pun terus terjadi hingga berhari-hari di berbagai daerah seperti Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan beberapa kota lainnya.
Bahkan, aksi ini sampai menimbulkan korban luka-luka akibat kekerasan yang dilakukan aparat terhadap demonstran.
Tak cuma demonstran, jurnalis yang tengah meliput aksi tidak luput menjadi korban kekerasan.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.