Kronologi Kasus Dugaan Korupsi PDNS Kominfo, Bermula dari Peretasan Hingga Kerugian Ratusan Miliar
Pengusutan dugaan korupsi Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada Kominfo periode 2020-2024 bermula dari adanya peretasan pada Juni 2024.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan Jasa pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) periode 2020-2024 sedang diusut Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Jakpus).
Kepala Seksi Intelijen (Kasie Intel) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Bani Imanuel Ginting menjelaskan dugaan korupsi tersebut diduga mengakibatkan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah.
Baca juga: Menkomdigi Meutya Hafid Siap Bantu Kejagung Ungkap Kasus PDNS
Bani juga menerangkan bahwa pengusutan dugaan korupsi itu resmi dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan per Kamis (13/3/2025) yang diterbitkan Kepala Kejari Jakarta Pusat, Safrianto Zuriat Putra.
"Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Dr Safrianto Zuriat Putra SH MH menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-488/M.1.10/Fd.1/03/2025 tanggal 13 Maret 2025 dan memerintahkan sejumlah Jaksa Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut," kata Bani dalam keteranganya, Jumat (14/3/2025).
Baca juga: Geledah Kantor Komdigi Terkait Dugaan Korupsi PDNS, Kejaksaan Sita Uang Asing Hingga 3 Unit Mobil
Pengondisian Pemenang Proyek
Bani pun membeberkan awal mula ditemukannya dugaan korupsi di Kominfo yang saat ini bernama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tersebut.
Bahwa pada periode 2020-2024 Kominfo melakukan pengadaan PDNS dengan total pagu anggaran sebesar Rp 958 miliar.
Kemudian dalam pelaksanaannya tahun 2020, dijelaskan Bani, terdapat pejabat Kominfo bersama dengan perusahaan swasta melakukan pengondisian untuk memenangkan PT AL dengan nilai kontrak Rp 60.378.450.000 (Rp 60,3 miliar).
"Kemudian pada tahun 2021 kembali perusahaan swasta yang sama memenangkan tender dengan nilai kontrak Rp 102.671.346.360," ujar Bani.
Setelah itu terdapat pengkondisian kembali antara pejabat Kominfo dengan perusahaan swasta untuk memenangkan PT AL dengan cara menghilangkan persyaratan tertentu yang bertujuan memenangkan proyek tersebut.
Sehingga perusahaan tersebut dapat terpilih sebagai pelaksana kegiatan tersebut dengan nilai kontrak Rp 188.900.000.000.
Pengondisian itu pun berlanjut di tahun 2023-2024 hingga PT AL kembali memenangkan pengadaan komputasi awan dengan nilai kontrak senilai Rp 350 miliar di tahun 2023 dan Rp 256 miliar di tahun 2024.
"Di mana perusahaan tersebut bermitra dengan pihak yang tidak mampu memenuhi persyaratan pengakuan kepatuhan ISO 22301," jelasnya.
Bani menjelaskan bahwa kerja sama proyek tersebut tidak berdasarkan pertimbangan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Sehingga pada Juni 2024 terjadi serangan ransomware yang mengakibatkan beberapa layanan tidak layak pakai dan tereksposnya data diri penduduk Indonesia," kata dia.
Atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut Bani pun memperkirakan terdapat kerugian keuangan negara mencapai miliaran rupiah.
Baca juga: Kejaksaan Negeri Jakpus Usut Dugaan Korupsi PDNS Kominfo yang Rugikan Negara Ratusan Miliaran Rupiah
Bermula dari Adanya Peretasan
Pengusutan dugaan korupsi Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) periode 2020-2024 bermula dari adanya peretasan PDNS pada Juni 2024 silam.
Bani Imanuel Ginting menuturkan, usai adanya temuan itu pihaknya pun lantas langsung melakukan penyelidikan secara tertutup.
"Dasarnya (penyelidikan) di bulan 6 itu terjadi kebocoran big data itu. Dari situ lah kita selama ini sudah melakukan penyelidikan secara tertutup," kata Bani saat dikonfirmasi, Minggu (16/3/2025).
Dalam awal pengusutannya, Kejari Jakarta Pusat pun kata Bani berkolaborasi dengan Kejaksaan Agung guna mengungkap hal tersebut.
Usai menemukan sejumlah fakta adanya dugaan korupsi, penyidik pun lanjut Bani akhirnya sepakat meningkatkan penanganan perkara tersebut ke tahap penyidikan
"Dari situ baru kemarin (13 Maret 2025) itu dinyatakan naik ke penyidikan umum," jelasnya.
Baca juga: Menkominfo Enggan Beber Perkembangan Terbaru Pemulihan Server PDNS 2
Sejumlah Tempat Digeledah
Kejari Jakarta Pusat melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait pengembangan dugaan korupsi pengadaan pusat data nasional sementara (PDNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) periode 2020-2024.
Bani Imanuel Ginting menjelaskan, pihaknya menggeledah setidaknya tiga tempat yang berada di Kabupaten Tangerang Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat.
"Adapun penggeledahan dilakukan di beberapa tempat di Kabupaten Tangerang Selatan, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur, di antaranya ialah PT STM (BDx Data Center), kantor PT AL, Gudang PT AL serta di rumah saksi yang diduga terkait dengan perkara a quo," kata Bani dalam keterangan tertulis Jum'at (25/4/2025).
Adapun PT AL diisinyalir merujuk pada perusahaan Aplikasinusa Lintasarta.
Lebih lanjut Bani menerangkan, dari serangkaian penggeledahan itu, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti diantaranya berupa dokumen dan barang bukti elektronik (BBE).
Barang bukti yang saat ini disita dijelaskan Bani, nantinya akan digunakan pihaknya untuk menghitung kerugian negara dan pembuktian di persidangan.
"Penyidik memandang perlu untuk dilakukan penggeledehan lanjutan dalam rangka menambah alat bukti untuk memperkuat hasil yang diperoleh selama penyidikan berjalan," katanya.
Wasekjen PDIP Adhi Dharmo Tak Penuhi Panggilan KPK dalam Kasus Korupsi Rel Kereta Api |
![]() |
---|
Kasus Dugaan Aliran Dana Korupsi Haji, KPK Buka Kemungkinan Panggil Ketum PBNU |
![]() |
---|
KPK Periksa Satori dan Heri Gunawan Tersangka Korupsi CSR BI-OJK, Ini yang Didalami Penyidik |
![]() |
---|
Sita Uang dari Khalid Basalamah Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK: Jumlahnya Nanti Kami Update |
![]() |
---|
Sosok Eks Walkot Bandung Yana Mulyana, Terpidana Korupsi Bebas Bersyarat Gegara 2 Alasan Ini |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.