Sosok Try Sutrisno, Mantan Panglima ABRI yang Dukung Pencopotan Gibran dari Jabatan Wapres

TRIBUNNEWS.COM - Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan tuntutan yang mengusulkan pergantian Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Hal tersebut disampaikan oleh para Purnawirawan Prajurit TNI saat mereka berkumpul dalam acara Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan Tokoh Masyarakat di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (17/4/2025).

Adapun, jumlah pensiunan yang mendukung pencopotan Gibran dan sudah membubuhkan tanda tangan yakni 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Salah satu Purnawirawan TNI yang mendukung pencopotan Gibran itu adalah mantan Panglima ABRI, sekaligus eks Wakil Presiden, Jenderal Purn TNI Try Sutrisno.

Tak hanya Try Sutrisno, surat pernyataan itu juga turut diteken oleh mantan Menteri Agama Fachrul Razi, KSAD periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, KSAL periode 2005-2007 Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, KSAU periode 1998-2002 Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Lantas, seperti apa sosok Try Sutrisno yang mendukung pergantian Wapres Gibran tersebut?

Try Sutrisno merupakan seorang purnawirawan jenderal TNI Angkatan Darat (AD).

Pria kelahiran Surabaya, 15 November 1935 itu adalah lulusan Akademi Teknik Angkatan Darat pada tahun 1959.

Selama kariernya, Try Sutrisno diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada 1986-1988 dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tahun 1988-1993.

Selain itu, ternyata Try Sutrisno juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden ke-6, dari tahun 1993 hingga 1998.

Perjalanan Karier

Dikutip dari Tribunnewswiki.com, pengalaman pertama Try Sutrisno di militer adalah pada tahun 1957, ketika berperang melawan Pemberontakan PRRI.

Baca juga: Prabowo Hormati Usulan Forum Purnawirawan TNI Minta Gibran Diganti, tapi Tak Bisa Beri Tanggapan

PRRI merupakan kelompok separatis di Sumatera yang ingin membentuk pemerintahan alternatif selain Presiden Soekarno.

Sementara itu, pengalaman awal Try Sutrisno di ABRI adalah menjalankan tugas di Sumatra, Jakarta, dan Jawa Timur. 

Pada tahun 1972, Try Sutrisno dikirim ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad). 

Kemudian, tahun 1974, Try Sutrisno terpilih menjadi ajudan Presiden Soeharto. 

Setelahnya, Soeharto mulai menyukai Try Sutrisno dan sejak saat itu, karier militer Try Sutrisno meroket.

Pada tahun 1978, Try Sutrisno diangkat menjadi Kepala Staf di KODAM XVI/Udayana. 

Setahun kemudian, ia menjadi Panglima KODAM IV/Sriwijaya, di mana ia memulai kariernya. 

Sebagai Pangdam, Try Sutrisno pindah untuk menekan tingkat kejahatan serta menghentikan penyelundupan timah. 

Dia bahkan berpartisipasi dalam kampanye lingkungan untuk mengembalikan gajah Sumatera ke habitat alami mereka.

Pada 1982, Try Sutrisno kemudian dipindahkan ke Jakarta dan diangkat menjadi Panglima KODAM V/Jaya.

Masa-masa ketika menjabat Pangdam V/Jaya itu, menjadi salah satu masa kelam dalam hidup Try Sutrisno. 

Dia bersama Panglima ABRI saat itu, Benny Moerdani, adalah tokoh utama dalam tragedi Tanjung Priok 1984.

Sampai saat ini belum ada data pasti terkait jumlah korban dalam tragedi itu. 

Dari pemerintah mengklaim ada 28 orang yang tewas dalam kerusuhan tersebut, tapi dari pihak korban tetap bersikeras bahwa jumlah korban yang tewas ada 700 orang.

Meski demikian, karier Try Sutrisno terus berkembang hingga pada 1985, ia diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). 

Hanya berselang setahun, pada 1986, ia diangkat sebagai KSAD dan menjabat selama dua tahun.

Setelah lengser, pada 1988, ia kemudian diangkat menjadi Panglima ABRI, di mana jabatan ini merupakan puncak kariernya di militer.

Masa jabatannya sebagai Panglima ABRI akhirnya berakhir pada 1993.

Sebagai Panglima ABRI, Sutrisno menghabiskan banyak waktu untuk menumpas pemberontakan di seluruh Indonesia. 

Diangkat Jadi Wapres Soeharto

Pada tahun yang sama, yakni 1993, Try Sutrisno diangkat menjadi wakil presiden mendampingi Soeharto.

Sebagai wakil presiden yang ke-6, Try Sutrisno mendampingi Soeharto sampai 1998, sebelum posisinya digantikan oleh B. J. Habibie menjelang reformasi.

Saat itu, disebutkan bahwa Soeharto merasa tidak senang pada Wakil Presidennya. 

Soeharto hanya menunjukkan sedikit hal dan bahkan tidak berkonsultasi dengan wakilnya dalam proses pembentukan kabinet.

Pada tahun 1998, Try Sutrisno terpilih menjadi Ketua Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri) dan berhasil membuat Pepabri bersatu menjadi satu di bawah kepemimpinannya.

Meskipun suasana lazim pada waktu itu setiap cabang dari Angkatan Bersenjata memiliki persatuan purnawirawan mereka sendiri. 

Try Sutrisno menyelesaikan masa jabatannya di posisi ini pada tahun 2003.

Meskipun jabatan sebagai wakil presiden telah selesai, Try Sutrisno tidak serta merta melepaskan perhatiannya terhadap keadaan bangsa.

Dia masih tetap aktif menyoroti kinerja pemerintahan.

Sebagai contoh, ketika masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Try Sutrisno membentuk forum Gerakan Nusantara Bangkit Bersatu, pada 2005.

Forum tersebut beranggotakan Abdurrahman Wahid atau Gusdur, Megawati Soekarnoputri, dan beberapa tokoh lain.

Tujuannya adalah untuk memprotes kebijakan SBY mengenai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan wacana kenaikan harga BBM yang direalisasikan.

Namun, konflik itu akhirnya bisa diredam ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya.

8 Usulan Forum Purnawirawan TNI

Ada delapan sikap yang disampaikan para Purnawirawan Prajurit TNI kepada Presiden Prabowo Subianto saat mereka berkumpul dalam acara Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan Tokoh Masyarakat pada Kamis.

Mengenai hal ini, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan bahwa Prabowo menghormati usulan dari para Purnawirawan TNI tersebut, termasuk soal pemakzulan Gibran.

"Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu almamater ya, satu perjuangan, satu pengabdian."

"Dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sapta marga dan sumpah prajurit," ungkap Wiranto dalam konferensi pers, Kamis (24/4/2025).

Meski demikian, kata Wiranto, Prabowo sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, serta panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu.

"Spontan menjawab tidak bisa. Karena apa? Beberapa alasan ya. Yang pertama kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu dipelajari satu per satu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental."

"Lalu beliau juga kita lihat bahwa presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala
pemerintahan, juga panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya, artinya kekuasaan beliau, kewangan terbatas juga," ungkapnya.

Wiranto juga mengatakan bahwa Prabowo meminta publik agar tidak ikut menyikapi pro dan kontra.

Karena hal tersebut nantinya dikhawatirkan hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang akan mengganggu kebersamaan.

"Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya. Sehingga dengan demikian, maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan-penjelasan resmi ya yang bisa mendinginkan suasana," ungkap Wiranto.

Berikut selengkapnya delapan sikap forum Purnawirawan TNI tersebut:

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.
2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.
3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asalnya.
5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.
6. Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.
8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

(Tribunnews.com/Rifqah/Gilang Putranto)