Kemendagri Dorong Sinergi Daerah Tekan Angka Kematian Ibu Lewat PPT-Kespro

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mendorong penguatan sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI).

Hal ini disampaikan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Paudah, dalam acara workshop dukungan lembaga eksekutif dan legislatif untuk implementasi Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi (PPT-Kespro) di Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Paudah mengatakan, AKI masih menjadi tantangan besar dalam sistem kesehatan nasional. 

Berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 dari Badan Pusat Statistik (BPS), AKI di Indonesia tercatat sebesar 189 kematian per 100.000 kelahiran hidup. 

Angka ini, menurut Paudah, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kematian ibu tertinggi kedua di kawasan ASEAN.

"Tentu (ini) akan menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah maupun pemerintah daerah karena target nasional tidak akan dapat tercapai tanpa dukungan dari daerah, termasuk pemangku kepentingan terkait lainnya," kata Paudah.

Pemerintah diketahui menargetkan penurunan AKI menjadi 122 per 100.000 kelahiran hidup pada 2025, dan terus ditekan hingga mencapai 77 pada 2029. 

Target ini tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya pada Prioritas Nasional 4.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Paudah menjelaskan bahwa pemerintah menginisiasi pendekatan PPT-Kespro. 

Pendekatan ini menekankan pentingnya perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, partisipatif, dan melibatkan banyak pihak. 

Dengan strategi ini, diharapkan program-program kesehatan reproduksi di daerah tidak lagi berjalan secara parsial dan dapat memberikan dampak signifikan terhadap penurunan AKI secara nasional.

"Melalui implementasi PPT-Kespro diharapkan dapat mengatasi pelaksanaan program-program di daerah yang dinilai kurang efektif karena berjalan parsial dan tidak tepat sasaran, sehingga kurang memberikan dampak signifikan terhadap penurunan AKI secara nasional," ucap Paudah.

Hadir dalam acara ini di antaranya perwakilan dari berbagai lembaga, termasuk Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas, Diah Lenggogeni; Representative UNFPA Indonesia, Hassan Mohtashami; dan Counsellor Kedutaan Besar Kanada, Kevin Tokar. 

Hadir pula pejabat dari Kemenkes, BKKBN, KemenPPPA, serta perwakilan pemerintah daerah dari sejumlah provinsi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Riau, Gorontalo, Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan lainnya.