Demokrat Respons Megawati Soal Ganti Pemimpin Ganti Kebijakan: Konsekuensi Dari Pemilihan Langsung

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP Partai Demokrat menanggapi pernyataan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang menyoroti soal sistem pemerintahan Indonesia yang selalu berganti kebijakan di saat pemerintahan baru memimpin.

Kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron, apa yang terjadi saat ini merupakan hal yang wajar dari konsekuensi pemilihan umum secara langsung terhadap Presiden.

"Menurut saya wajar dan hal ini konsekuensi dari pemilihan langsung presiden," kata Khaeron saat dimintai tanggapannya, Jumat (9/5/2025).

Kata Khaeron, setiap Presiden terpilih dari pemilihan langsung itu pasti akan berupaya untuk mewujudkan janjinya saat kampanye lewat program kerja.

Akan tetapi, kata Khaeron, bukan berarti program pemerintahan yang sebelumnya ditinggalkan, ada juga kata dia, program yang dilanjutkan.

Baca juga: Djarot Buka Suara soal Kongres PDIP: Tinggal Mengukuhkan Megawati Soekarnoputri

"Karena presiden terpilih pasti akan merealisasikan program pada waktu berkampanye," kata dia.

"Dan banyak juga program presiden sebelumnya yang dilanjutkan. Jadi jika dinilai dari kemajuan bangsa, kita rasakan kemajuannya," ucap Khaeron.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyoroti kondisi Indonesia yang kerap bergonta-ganti kebijakan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan.

Baca juga: Megawati Ungkap Ada Presiden Bolak-balik Tanya Kapan Masak Nasi Goreng

Hal itu disampaikan Megawati saat menghadiri acara Trisakti Tourism Award di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

"Gawat ini republik. Maunya itu apa? Aturan bolak-balik, gonta-ganti. Saya bilang seperti nari poco-poco," kata Megawati dalam pidatonya dikutip dari Kompas.com.

Megawati menilai, seharusnya pergantian kepemimpinan tidak perlu disertai dengan perubahan kebijakan secara drastis.

Sebab, program pemerintahan sebelumnya tetap bisa dijalankan oleh pemimpin berikutnya.

"Mbok ya satu kali saja, dret, gitu loh. Ganti menteri, ganti presiden, ya jangan langsung ganti aturan. Sudah ada yang mau dijalankan, terus diganti, itu bagaimana?" ujarnya.

Presiden ke-5 Republik Indonesia itu mengaku sedih melihat praktik pergantian kebijakan yang terjadi hampir setiap kali terjadi perubahan di tingkat kepemimpinan.

Megawati berpandangan, seharusnya ada perencanaan pembangunan jangka panjang yang konsisten dijalankan meski ada pergantian pemimpin.