Titiek Soeharto Pimpin Komisi IV DPR Temui 8 Profesor IPB Serap Aspirasi Hingga Bahas Isu Pangan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) RUU Pangan Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB), Kamis (8/5/2025).

Kunjungan ini dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, dengan tujuan untuk menyerap aspirasi terkait revisi atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

“Kami menyampaikan hasil kunjungan kerja kami di Kampus IPB yang berlangsung dua hari lalu. Kunjungan ini bertujuan untuk berdiskusi dan mendengarkan pandangan para guru besar, dosen, serta mahasiswa IPB terkait pembahasan revisi UU Pangan yang saat ini tengah dibahas di Komisi IV DPR RI,” ujar Firman Soebagyo, anggota Panja RUU Pangan, dalam keterangannya, Sabtu (10/5/2025).

Menurutnya, forum diskusi yang dibuka Wakil Rektor IPB dan dihadiri delapan profesor, para dosen, serta mahasiswa, berjalan dengan lancar dan penuh substansi.

“Kami mendapatkan berbagai masukan dari para profesor terkait materi usulan revisi UU Pangan. Pandangan dan saran tersebut akan menjadi referensi penting bagi Panitia Kerja dalam menyusun Naskah Akademik dan draf RUU. Harapan kami, revisi ini menghasilkan undang-undang yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan ketahanan serta kedaulatan pangan nasional ke depan,” katanya.

Baca juga: Omnibus Law Pangan Sebuah Keharusan, PISPI Gelar FGD: Sambut Poisitif Rencana DPR Revisi UU Pangan

Firman juga menjelaskan beberapa isu yang menjadi bahan diskusi dalam forum tersebut.

“Dalam diskusi, kami membahas sejumlah isu penting seperti kedaulatan pangan, diversifikasi dan substitusi pangan, penormaan program Makan Bergizi (MBG) dalam UU dengan standar tertentu, transformasi peran Bulog, serta dorongan menjadikan ikan sebagai salah satu alternatif utama pemenuhan gizi dan protein dalam program MBG,” kata Firman.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam bidang riset dan kebijakan pangan.

Baca juga: Pakar HTN Dukung Penguatan UU Pangan, Usulkan Bulog di Bawah Kendali Langsung Presiden

“Pemerintah harus terbuka dan aktif membangun kerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan riset tentang pangan. Hasil riset tersebut harus menjadi dasar dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, khususnya terkait diversifikasi dan substitusi pangan,” ujarnya.