Muktamar PPP
DPP Minta Kader Hindari Konflik Jelang Muktamar, Ingatkan PPP Bisa Sirna Usai 2029
Amri menyebut, jika PPP terus dilanda konflik internal, maka harapan untuk bangkit pada Pemilu 2029 akan sirna. Ia bahkan menyebut momen Muktamar
Penulis:
Rizki Sandi Saputra
Editor:
Acos Abdul Qodir
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Tengku Amri M. Ali, mengingatkan seluruh kader dan elite partai untuk tidak terjebak dalam konflik menjelang Muktamar X yang akan menentukan ketua umum PPP berikutnya. Ia menekankan, perpecahan internal justru akan mengancam masa depan partai, terutama setelah PPP gagal menembus ambang batas parlemen pada Pemilu 2024.
Amri menegaskan bahwa kader harus fokus memperjuangkan kebangkitan partai, bukan saling berebut kekuasaan.
“Tidak justru kemudian membuat statement-statement yang memancing kegaduhan. Ya kita hadapi muktamar itu secara soft, secara sejuk,” ujarnya dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Menurut Amri, beredarnya nama-nama calon ketua umum sah-sah saja, asalkan pemilihannya tetap mengacu pada mekanisme resmi partai melalui Muktamar.
Ia juga mengingatkan bahwa perbedaan pendapat harus dilihat sebagai bagian dari dinamika organisasi, bukan pemicu konflik.
“Perbedaan pandangan itu kata Rasulullah ikhtilafu min ummati rahmah. Jangan itu menjadi sumber konflik lagi,” ucapnya.
Baca juga: Utut Adianto Klaim Mayoritas Kader Ingin Megawati Lanjut Ketum PDIP: Semua Tergantung Ibu
Amri menyebut, jika PPP terus dilanda konflik internal, maka harapan untuk bangkit pada Pemilu 2029 akan sirna. Ia bahkan menyebut momen Muktamar mendatang sebagai titik penentu apakah PPP bisa kembali ke DPR RI atau tenggelam selamanya.
“Yakinlah, kalau Pemilu 2029 PPP tidak bangkit, maka akan hilang selamanya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan ideologi PPP sebagai partai Islam, yang seharusnya menjunjung musyawarah dan menghindari perpecahan.
“Sebagai partai Islam kita tinggalkan konflik. Kemudian kita menuju muktamar dengan pemilihan yang sejuk, damai, dinamis, tapi menghasilkan keputusan yang berkualitas,” katanya.
Polemik Nama Calon Ketum PPP dan Respons Kader Daerah
Sebelumnya, Jubir DPP PPP Usman M. Tokan menyebut sejumlah nama yang masuk bursa calon ketua umum, baik dari internal maupun eksternal partai.
Dari internal, disebutkan nama-nama seperti M. Mardiono, M. Romahurmuziy, Sandiaga Uno, Amir Uskara, dan Taj Yasin Maimoen. Sementara, dari luar partai muncul nama-nama seperti Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, Mensos Syaifullah Yusuf (Gus Ipul), Andi Amran Sulaiman, dan Agus Suparmanto.
Usman mengklaim sebagian besar nama tersebut mendapat dukungan dari 20 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP.
Namun, klaim ini dibantah oleh Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Syaiful Rahmat Dasuki, yang menilai pernyataan itu sebagai bentuk provokasi.
“Mendukung penuh hasil Mukernas PPP tanggal 13–15 Desember 2024 di Mercure Ancol, Jakarta yang memutuskan tidak ada perubahan AD/ART PPP terkait persyaratan calon Ketua Umum PPP,” ujar Syaiful.
Baca juga: Menakar Pengaruh Jokowi bagi PSI di Pemilu 2029 jika Jadi Ketua Umum, Pengamat: Tak Banyak Membantu
Ia menilai penyebaran informasi mengenai dukungan 20 DPW sebagai bentuk penyesatan opini publik dan hanya akan memperkeruh suasana internal partai.
Dengan ketegangan yang mulai meningkat, para tokoh PPP diharapkan dapat menahan diri dan mengedepankan kepentingan partai secara kolektif. Muktamar mendatang akan menjadi ujian penting bagi soliditas PPP dalam menghadapi Pemilu 2029.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.