Nama Sandiaga Uno, Dudung Abdurrachman hingga Gus Ipul Masuk Bursa Calon Ketua Umum PPP

TRIBUNNEWS COM, JAKARTA - DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekitar dua bulan ke depan akan menggelar Muktamar dalam menentukan siapa Ketua Umum definitif menggantikan Suharso Monoarfa.

Sejauh ini, PPP dipimpin oleh M. Mardiono yang statusnya merupakan Pelaksana Tugas (Plt) bukan ketua umum hasil Muktamar yang merupakan musyawarah tertinggi DPP PPP dalam menentukan Ketua Umum.

Terkait dengan hal tersebut, Juru Bicara DPP PPP Usman M Tokan membocorkan beberapa nama yang masuk bursa sebagai calon ketua umum PPP dari unsur internal partai dan eksternal.

Nama Sandiaga Uno hingga Mardiono masuk dalam bursa internal PPP menjadi Ketua Umum.

"Saat ini nama nama itu bermunculan. Kalau dari kalangan internal ada Muhamad Mardiono, Muhamad Romahurmuzi, Sandiaga Salahudin Uno, ⁠Amir Uskara, Taj Yasin Maimoen," kata Tokan saat dimintai tanggapannya, Rabu (14/5/2025).

Tak hanya itu, nama Suharso Monoarfa juga kata dia, bisa untuk kembali menjabat sebagai Ketua Umum DPP PPP.

Asalkan, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI itu bersedia untuk maju kembali.

"Pak Suharso Monoarfa juga punya peluang yang sama kalau beliau bersedia maju kembali," kata dia.

Baca juga: PPP Aceh Sambut Baik Wacana Calon Ketua Umum dari Eksternal, Syaratnya Harus Fasih Baca Al Quran

Sementara dari unsur eksternal, Tokan menyatakan ada beberapa nama yang sudah melakukan konsolidasi dengan PPP.

Adapun nama-nama yang dimaksud ada mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman hingga nama Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul.

"Sementara ada nama nama eksternal yang muncul ke permukaan adalah bapak/Gus , Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, Syaifullah Yusuf, Andi Amran Sulaiman, Agus Suparmanto," ucap dia.

Hanya saja, Tokan belum dapat memastikan apakah para nama dari unsur eksternal tersebut pasti akan mendaftarkan diri untuk maju sebagai Ketum PPP.

Dia hanya memastikan kalau PPP akan menyambut baik siapapun pihak yang memiliki semangat untuk membuat PPP lebih baik ke depannya.

"Kalau benar yang terdengar dari eksternal ini akan maju menjadi orang nomor satu di PPP kita sambut baik dan berharap apabila tidak terpilih tetap bergabung dan berjuang membesarkan PPP untuk merebut kembali kejayaan PPP di pemilu 2029 yang akan datang," tukas dia.

Baca juga: Respons PPP soal Usulan Forum Purnawirawan TNI yang Minta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Diganti

Sebelumnya, Juru Bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Usman M Tokan memastikan, pihaknya akan tetap menggelar Muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum baru partai.

Kata Tokan, pelaksanaan Muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar dua bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pilkada 2025.

"Setelah Rapat Pengurus Harian DPP PPP terakhir di kantor DPP telah memutuskan untuk pelaksanaan Muktamar PPP setelah menghadapi hari raya Idul Adha dan Pilkada Ulang dibeberapa daerah, sehingga diputuskan antara Agustus - September, ini masih tentatif," kata Tokan saat dimintai tanggapannya, Rabu (14/5/2024).

Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan Muktamar untuk memilih Ketua Umum DPP PPP yang baru tidak akan diundur.

"Tidak ada niatan menunda-nunda Muktamar dan semua pihak dapat memahaminya," ucap dia.

Baca juga: PPP Belum Mau Ikuti Jejak PAN yang Sudah Bicara Dukungan untuk Pilpres 2029

Terlebih kata Tokan, saat ini partai berlogo Kakbah tersebut memang membutuhkan peran dari Ketua Umum yang berstatus definitif.

Sejauh ini kata Tokan, PPP hanya dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) ketua umum yang dimana bukan hasil dari pemilihan di Muktamar.

"Menurut saya jangankan 20 DPW PPP, semua DPW PPP, DPC PPP dan DPP PPP pasti menghendaki Ketum baru di Muktamar, kenapa begitu? Perlu di catat bahwa hari ini PPP masih dipimpin oleh PLT Ketua Umum, bukan Ketum hasil Muktamar," kata dia.

"Jadi kita semua sebagai pengurus dan kader PPP pasti berkeinginan untuk sesegera mungkin melaksanakan muktamar untuk memilih ketua umum baru," tandas Tokan.