Jumat, 12 September 2025

Gelar Pahlawan Nasional

Gelar Aksi di Kemensos, Masyarakat Sipil Tolak Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

Massa aksi membawa berbagai poster dan spanduk bertuliskan tuntutan agar pemerintah tidak melupakan catatan kelam pelanggaran HAM selama orde baru.

TRIBUNNEWS/HERUDIN
TOLAK GELAR PAHLAWAN - Koalisi Gerakan Masyarakat Adili Soeharto (Gemas) menggelar aksi penolakan rencana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto di depan Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (15/5/2025). Menurut mereka Soeharto harus bertanggung jawab atas sejumlah persoalan dan tragedi masa lalu yang terjadi di Indonesia. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih mengungkapkan sudah ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025.

Dari jumlah tersebut, empat nama merupakan usulan baru, sementara enam lainnya merupakan pengajuan kembali dari tahun-tahun sebelumnya.

“Untuk tahun 2025 sampai dengan saat ini, memang sudah ada proposal yang masuk ke kami, itu ada sepuluh. Empat pengusulan baru, dan enam adalah pengusulan kembali di tahun-tahun sebelumnya,” kata Mira Riyati.

Beberapa tokoh yang kembali diusulkan, antara lain K.H. Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Jenderal Soeharto (Jawa Tengah), K.H. Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).

Sementara itu, empat nama baru yang diusulkan tahun ini, yaitu Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara), dan K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur).

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan