Jumat, 12 September 2025

Gelar Pahlawan Nasional

Gelar Aksi di Kemensos, Masyarakat Sipil Tolak Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

Massa aksi membawa berbagai poster dan spanduk bertuliskan tuntutan agar pemerintah tidak melupakan catatan kelam pelanggaran HAM selama orde baru.

TRIBUNNEWS/HERUDIN
TOLAK GELAR PAHLAWAN - Koalisi Gerakan Masyarakat Adili Soeharto (Gemas) menggelar aksi penolakan rencana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto di depan Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (15/5/2025). Menurut mereka Soeharto harus bertanggung jawab atas sejumlah persoalan dan tragedi masa lalu yang terjadi di Indonesia. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).

Mereka menyuarakan penolakan terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. 

Baca juga: Titiek Soeharto Pimpin Komisi IV DPR Temui 8 Profesor IPB Serap Aspirasi Hingga Bahas Isu Pangan

Massa aksi membawa berbagai poster dan spanduk bertuliskan tuntutan agar pemerintah tidak melupakan catatan kelam pelanggaran HAM dan korupsi yang terjadi selama masa Orde Baru.

Dalam aksinya, GEMAS menilai bahwa Soeharto tidak layak diberi gelar Pahlawan Nasional lantaran terlibat dalam berbagai pelanggaran berat selama menjabat. 

Baca juga: Legislator PDIP Nilai Pemberian Gelar Pahlawan Nasional ke Soeharto Lukai Rasa Keadilan Rakyat

"Apakah sosok yang sudah membunuh jutaan orang layak dikatakan sebagai pahlawan? Soeharto bukan pahlawan!" teriak salah satu orator aksi.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya menyatakan keterbukaannya untuk berdialog terkait isu tersebut. 

Namun, menurut GEMAS, hingga saat ini tak satu pun surat atau permohonan audiensi yang mereka kirimkan mendapatkan tanggapan resmi dari pihak Kemensos.

Menurut massa aksi, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto akan memicu kontroversi dan merupakan penghianatan reformasi.

Sampai saat ini, aksi penolakan gelar pahlawan terhadap Soeharto masih berlangsung di depan gedung Kementerian Sosial, di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat. 

Usulan Soeharto jadi Pahlawan Nasional 

Sementara itu Kementerian Sosial bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) telah membahas pengusulan calon Pahlawan Nasional tahun 2025.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan semangat kerukunan dan kebersamaan menjadi dasar penentuan gelar kali ini.

“Nah, semangatnya Presiden sekarang ini kan semangat kerukunan, semangat kebersamaan, semangat merangkul, semangat persatuan. Mikul duwur mendem jero,” kata Gus Ipul melalui keterangan tertulis, Rabu (19/3/2025).

Gus Ipul memastikan proses pengusulan Pahlawan Nasional 2025 dipastikan berjalan transparan dan efektif.

Kemensos dan TP2GP memastikan bahwa tokoh-tokoh yang diajukan memiliki kontribusi besar bagi bangsa, selaras dengan semangat persatuan dan kebersamaan yang dimiliki bangsa Indonesia.

“Jadi memenuhi syarat melalui mekanisme. Ada tanda tangan Bupati, Gubernur, itu baru ke kami. Jadi memang prosesnya dari bawah,” kata Gus Ipul.

Baca juga: Gelar Pahlawan untuk Soeharto Didukung Kader Muda Golkar, Pakar Politik dan Sosial Sebut Layak

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan