Mahfud MD Meyakini TNI Jaga Kejaksaan Atas Izin Presiden Prabowo: Kalau Tak Begitu Tidak Boleh

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD ikut menanggapi soal adanya pengerahan anggota TNI untuk melakukan pengamanan di wilayah Kejaksaan.

Mahfud menilai pengerahan TNI untuk pengamanan Kejaksaan ini seharusnya dilakukan atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto.

Karena dalam UU TNI dan UU Kejaksaan hal tersebut tidak diperbolehkan, dan pengamanan merupakan urusan Kepolisian.

"Seharusnya iya (atas sepengetahuan presiden), dalam pikiran saya. Karena sudah jelas, menurut UU TNI tidak boleh, UU Kejaksaan tidak boleh, itu urusan polisi," kata Mahfud dalam Program 'ROSI' Kompas TV, Kamis (15/5/2025).

Lebih lanjut Mahfud menilai pengerahan TNI di Kejaksaan ini mungkin dilakukan karena Kejaksaan dianggap sebagai objek vital nasional.

Meskipun sebenarnya dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 63 Tahun 2024, Kejaksaan tak masuk dalam objek vital nasional ini.

"Tapi karena ada kata objek vital nasional. Nah objek vital nasional itu apa, itu ada Kepres-nya. Kepres  63 Tahun 2024, di situ Kejaksaan enggak masuk," jelas Mahfud.

Untuk itu diperlukan Kepres lainnya agar Kejaksaan ini masuk dalam objek vital nasional.

Mahfud pun beranggapan bisa saja presiden sudah membuat Kepres terkait Kejaksaan ini.

Atau bisa juga presiden telah membuat memo dan perintah langsung terkait kebijakan Kejaksaan masuk dalam objek vital nasional.

Pasalnya menurut Mahfud, Panglima TNI tidak akan membuat telegram hanya berdasar pada MoU atau nota kesepahaman antara Kejaksaan dan TNI saja.

Baca juga: Kejaksaan Minta Bantuan TNI untuk Pengamanan, Ini Kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

"Nah kalau masuk lagi harus dengan Kepres lain. Saya pikir mungkin presiden sudah membuat Kepres. Atau sekurang-kurangnya bisa memo atau bisa perintah langsung saja, ini kebijakan presiden bahwa Kejaksaan adalah objek vital nasional."

"Sehingga tidak mungkin Panglima membuat telegram apalagi cuma dengan MoU untuk mengamanan kantor Kejaksaan," ungkap Mahfud.

Terakhir Mahfud menegaskan, ia tetap meyakini pengerahan TNI untuk pengamanan Kejaksaan ini dilakukan atas izin Presiden Prabowo.

Karena jika tak diizinkan Presiden Prabowo, maka hal ini tak boleh dilakukan.

"Saya meyakini itu (pengerahan TNI atas izin presiden), karena kalau tidak begitu tidak boleh," tegas Mahfud.

Dudung sebut TNI Jaga Kejaksaan Dasarnya MoU, tapi Presiden Pasti Tahu

Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal (Purn.) TNI Dudung Abdurachman menilai pengamanan oleh TNI di lingkungan Kejaksaan ini adalah hasil MoU antara TNI dan Kejaksaan.

Diketahui MoU itu dilaksanakan pada 6 April 2023 saat Laksamana TNI (Purn.) Yudo Margono masih menjabat sebagai Panglima TNI.

"Memang kerjasama TNI dengan Kejaksaan ini sebenarnya dilatarbelakangi nota kesepahaman yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2023," kata Dudung.

Lebih lanjut Dudung menjelaskan pengamanan oleh TNI di Kejaksaan ini bukan perintah Presiden Prabowo Subianto.

Pengamanan itu memang murni hasil MoU antara Kejaksaan dan TNI.

Baca juga: Kejagung Tegaskan Bantuan Pengamanan oleh Prajurit TNI Bukan Karena ada Isu Menguntit atau Ancaman

"Kalau menurut saya dasarnya kan nota kesepahaman, jadi kerja sama, MoU baik ke (Kementerian) Pertanian, Kepolisian dan sebagainya, jadi dasarnya itu," ungkap Dudung

Namun Dudung juga menekankan bahwa presiden pasti sudah mendapat laporan terlebih dulu tentang adanya kerja sama TNI dengan Kejaksaan atau lembaga lain.

Itu karena presiden merupakan panglima tertinggi atau penguasa tertinggi dari TNI menurut konstitusional.

"Maka presiden sebagai penguasa tertinggi sesuai dengan konstitusional. Tapi kalau sudah ada nota kesepahaman, tentunya juga sebelum ada nota kesepahaman ini ditandatangani, itu dilaporkan kepada presiden, sudah pasti."

"Tapi dalam pengerahan pasukan ini saya yakin tidak ada dari presiden, tapi dari dasar nota kesepahaman," imbuhnya.

Baca juga: Ketua DPR Minta Penjelasan soal Pengerahan Prajurit TNI di Kejaksaan: Jangan Sampai Timbulkan Fitnah

Respons Kapolri Jenderal Listyo Sigit

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku pihaknya tak mempermasalahkan soal pengerahan TNI untuk pengamanan Kejaksaan.

Sigit pun mengklaim bahwa hingga kini hubungan Polri dan Kejaksaan tetap baik.

"Terkait dengan penegakkan hukum, saya kira hubungan kejaksaan dengan kepolisian juga selama ini kita melakukan koordinasi."

"Saya dengan Jaksa Agung juga sering komunikasi," kata Sigit kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Abdi Ryanda Shakti)