Kamis, 7 Agustus 2025

Soal Ormas Preman, Istana: Mereka Juga Anak Bangsa, Harus Dibina

Hasan Nasbi mengatakan pemerintah berupaya melakukan pendekatan yang lebih menekankan pada pembinaan dan pemberdayaan.

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Hasanudin Aco
HO/Tribunnews.com
ORMAS LAKUKAN PEMERASAN - Subdit Jatanras Polda Metro Jaya mengungkap kasus tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Ketua Ormas FBR Bojongsari beserta anggotanya. Empat pelaku diamankan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (16/5/2025). 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pihak Istana Kepresidenan RI melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, mengatakan bahwa organisasi masyarakat (ormas) yang terlibat dalam aksi premanisme tidak boleh langsung dihilangkan dari tanah air.

Ia mengatakan pemerintah berupaya melakukan pendekatan yang lebih menekankan pada pembinaan dan pemberdayaan.

“Dan bagaimanapun mereka kan juga anak-anak bangsa Indonesia yang perlu dicarikan jalan keluar. Dibina, diarahkan untuk kerja-kerja lebih produktif,” ujar Hasan seusai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025).

Hasan menjelaskan bahwa upaya pemerintah dalam menindak premanisme tak boleh disalahartikan sebagai tindakan terhadap ormas secara umum. 

Pemerintah, kata dia, ingin menertibkan aksi-aksi yang meresahkan pelaku usaha dan menghambat investasi.

“Teman-teman yang dikejar oleh pemerintah itu adalah aksi premanisme terutama, yang awalnya nih ya yang mengganggu proses bisnis. Jadi investor takut masuk ke kita. Orang-orang ingin berusaha itu takut untuk berusaha di kita karena ada biaya-biaya tambahan dan beban-beban tambahan akibat aksi dan ulah premanisme,” kata Hasan.

Ia menegaskan, tidak semua ormas patut dicurigai.

Bahkan ormas besar seperti NU, Muhammadiyah, dan IDI juga tergolong ormas yang memberikan kontribusi besar dalam pembangunan bangsa.

“Kalau bicara ormas, ormas itu banyak. NU ormas, Muhammadiyah ormas, IDI ormas. Kita nggak akan melihat ini pukul rata. Kalau ormas adalah ormas, gempita ormas. Jadi kalau pertanyaannya kenapa tidak menyentuh ormas, yang ingin diatasi dan dihilangkan oleh pemerintah adalah aksi premanisme. Tindakan premanisme,” tegasnya.

Hasan mengatakan pemerintah sedang membentuk tim khusus untuk mengatasi persoalan premanisme ini.

Namun, penyelesaian yang digunakan tidak bisa instan dan butuh pendekatan bertahap.

“Dan ini tentu nggak hari ini direncanakan, besok kejadian, nggak. Tentu perlu proses,” ujarnya.

Langkah pemerintah ini, kata Hasan, sejalan dengan semangat membuka ruang investasi dan menciptakan lapangan kerja. 

“Sehingga kalau orang senang berusaha, lapangan kerja bisa terbuka. Kalau lapangan kerja bisa terbuka, yang tadinya gak kerja dan berusaha untuk jadi preman dan malak-malak, siapa tau tertarik untuk, atau bisa diarahkan untuk bisa bekerja dengan resmi,” pungkasnya.

 

Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan