TNI Siap Bina Ormas, Panglima TNI: Kami Punya Rindam dan Sistem Disiplin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa TNI siap terlibat dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia. Hal ini merespons permintaan Komisi I DPR, yang mengusulkan keterlibatan TNI untuk menertibkan dan mendisiplinkan ormas yang dinilai semakin sering mengganggu iklim investasi dan industri nasional.

Menurut Jenderal Agus, TNI memiliki Resimen Induk Komando Daerah Militer (Rindam) yang siap dimanfaatkan untuk program pendidikan dan pembinaan karakter serta kedisiplinan ormas.

"Ya, sebenarnya kan yang tadi saya sampaikan, dibina di TNI itu disiplin. Pemuda kita harus disiplin dan bisa memanfaatkan waktu secara efektif efisien dan dengan baik," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi DPR RI,  Rabu (30/4/2025).

Rindam merupakan bagian dari lembaga pendidikan militer di bawah Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Kodiklat TNI AD),- selain Akmil, Seskoad, dan Secapa.

Kodiklat memiliki tugas pokok membantu menyelenggarakan latihan dan pendidikan bagi seluruh jajaran Kodam untuk mencetak prajurit yang profesional, andal, berkualitas dan memiliki militansi yang tangguh serta dicintai rakyat.

Baca juga: Panglima TNI Mutasi 237 Perwira: Letjen Kunto Jadi Staf Khusus KSAD, Laksda Hersan Pangkogabwilhan I

Menurut Agus, kerja sama ini dapat diperluas untuk mendidik anggota ormas demi meningkatkan nasionalisme dan profesionalisme.

"Jadi, sebenarnya TNI ada rindam-rindam itu yang mendidik tamtama, bintara, kemudian di rindam juga ada struktur organisasi dalam negara, satuan dalam negara, nah satuan ini di rindam, biasanya perusahaan-perusahaan atau instansi yang ada di wilayah tersebut," ujar Agus.

Komisi I DPR: Ormas Mengganggu Industri, TNI Perlu Turun Tangan

Permintaan agar TNI membina ormas disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono dari Fraksi Partai Golkar, dalam rapat kerja Komisi I dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Baca juga: Komisi II DPR Sebut Pemerintah Bisa Bubarkan Ormas yang Meresahkan, UU Ormas akan Direvisi?

Dave menyoroti maraknya tindakan ormas yang dinilai mengganggu sektor industri dan investasi di Indonesia.

“Sekarang agak marak bagaimana ormas ini mengganggu industri di Indonesia. Investasi bisa terancam. Meskipun itu tupoksinya Polri, TNI juga bisa punya concern,” kata Dave saat rapat bersama Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI.

Dave juga menambahkan bahwa beberapa ormas memiliki latar belakang historis yang terhubung dengan ABRI, sehingga menurutnya TNI memiliki posisi yang tepat untuk turut melakukan pembinaan terhadap mereka.

Peluang Kolaborasi Lembaga Militer dan Ormas

Panglima TNI menjelaskan bahwa TNI terbuka terhadap kolaborasi dengan ormas maupun instansi dalam rangka pembentukan kedisiplinan dan karakter bangsa.

Menurutnya, struktur organisasi di Rindam sudah biasa bekerja sama dengan instansi sipil dan swasta, sehingga pelibatan ormas adalah hal yang sangat mungkin dilakukan.

“Biasanya perusahaan-perusahaan atau instansi di wilayah juga dilibatkan. Jadi kerja sama seperti ini sudah ada dasarnya,” tambah Agus.

Bahkan, beberapa negara maju menjalankan wajib militer untuk sipilnya, seperti Singapura hingga Korea Selatan.

Apa pendapat Anda tentang keterlibatan TNI dalam pembinaan ormas? Berikan komentar Anda di bawah dan bagikan artikel ini jika Anda mendukung langkah untuk meningkatkan kedisiplinan ormas di Indonesia.