Jumat, 12 September 2025

Tambang Nikel di Raja Ampat

Pengamat Tekankan Pentingnya Keseimbangan Antara Investasi dan Keberlanjutan di Raja Ampat

Fahmi memandang Raja Ampat adalah warisan bersama yang harus dijaga, bukan hanya oleh satu generasi, tetapi lintas zaman. 

Penulis: Reynas Abdila
dok.
aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, merusak alam dan mengancam status Raja Ampat sebagai kawasan wisata strategis nasional. DPR meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh seluruh perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Raja Ampat. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Keamanan Khairul Fahmi menekankan pentingnya keberadaan negara dalam menjaga keseimbangan antara investasi dan keberlanjutan.

Hal itu menanggapi terkait polemik beroperasinya tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

"Stabilitas keamanan suatu kawasan seperti Raja Ampat baik ekologis maupun geopolitik tidak bisa dipisahkan dari bagaimana negara menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan," ujar Fahmi dalam keterangannya, Rabu (11/6/2025).

Dia juga menyoroti keputusan pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat pada Selasa (10/6/2025) kemarin.

Menurutnya, langkah Presiden Prabowo Subianto tersebut sebagai keputusan yang tepat, tegas, dan berpandangan jauh ke depan.

Keputusan Presiden menerbitkan Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan pada Januari bahkan sebelum ramainya laporan publik di media sosial.

"Itu merupakan langkah preventif dan responsif terhadap potensi konflik sosial, degradasi ekologis, dan ancaman keamanan wilayah," lanjutnya.

Langkah tersebut juga dinilai menunjukkan bahwa pemerintah bekerja berdasarkan aturan hukum.

“Pemerintah bekerja berdasarkan rule of law bukan tekanan viralitas semata," kata Fahmi. 

Baca juga: Legislator PKS Minta Pemerintah Kawal Rehabilitasi Lingkungan Usai Cabut Izin Tambang di Raja Ampat 

Penanganan isu pertambangan di Raja Ampat, menurut Fahmi, dilakukan secara terkoordinasi melalui pendekatan holistik lintas kementerian seperti ESDM, KLH, Kemenhut dan lainnya.

"Ini bukan semata respon atas keresahan sesaat, tetapi pernyataan sikap jangka panjang: bahwa Indonesia membangun tanpa mengorbankan masa depan," jelasnya.

Diharapkan, negara membuktikan dirinya hadir bukan hanya untuk mengatur, tetapi untuk melindungi. 

Fahmi memandang Raja Ampat adalah warisan bersama yang harus dijaga, bukan hanya oleh satu generasi, tetapi lintas zaman. 

"Saatnya memastikan bahwa langkah-langkah berani ini terus berlanjut hingga ke seluruh pelosok negeri yang menghadapi ancaman serupa," pungkasnya.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan