Proses Pemerintah Putuskan 4 Pulau Masuk Aceh: Ditemukannya Dokumen Kepmendagri 1992

Hanya saja, hingga sampai April 2025, dokumen asli surat kesepakatan tersebut tidak kunjung ketemu.

"Akhirnya pada bulan April 2025, makanya cakupan (empat pulau) masih dalam Sumatera Utara," katanya.

Akhirnya, jajaran Kemendagri tetap berusaha mencari dokumen tersebut. Namun, saat pencarian dilakukan, justru ditemukan dokumen lain yang masih berhubungan terkait dengan empat pulau tersebut.

Adapun dokumen yang dimaksud yaitu Kepmendagri Nomor 111 Tahun 1992 tentang Penegasan Batas Wilayah Antara Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan Provinsi Daerah Istimewa Aceh tertanggal 21 November 1992.

Tito mengatakan dokumen Kepmendagri tersebut ternyata mengonfirmasi kebenaran terkait surat keputusan yang ditandatangani Gubernur Aceh dan Sumut di tahun yang sama.

"Dokumen ini menunjukkan semacam pengakuan mengendorse bahwa kesepakatan antara dua gubernur pada tahun 1992 yang fotokopi tadi benar adanya."

"Ini menjadi legalisasi bahwa kesepakatan itu terjadi," jelasnya.

Tito mengatakan dalam Kepmendagri tersebut tertulis poin bahwa penentuan wilayah dari empat pulau tersebut berdasarkan Topografi TNI AD Tahun 1978.

Di mana, keempat pulau tersebut dinyatakan tidak masuk wilayah Sumut tetapi Aceh.

"Itu (empat pulau) tidak masuk wilayah Sumatera Utara tetapi masuk Aceh," tuturnya.

Tito mengatakan setelah adanya keputusan ini, maka dirinya akan merevisi Kepmendagri yang lama.

Selain itu, keputusan tersebut juga akan dilaporkan ke United Nations Conference on the Standarization of Geographical Name (UNCSGN).

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)