Pemerintah Genjot Program MBG, Pengamat Ekonomi: Berdampak Positif terhadap SDM dan Ekonomi Desa

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Diluncurkan pada 6 Januari 2025 berdasarkan Perpres Nomor 83 Tahun 2024, Badan Gizi Nasional (BGN) ditunjuk sebagai pelaksana utama program pemenuhan gizi nasional yang menyasar 17,9 juta penerima manfaat ke dalam empat kelompok utama ini. 

Program MBG ini dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto sebagai komitmen untuk menghapus kelaparan di Indonesia. 

“Tidak boleh ada anak-anak yang menangis karena tidak makan,” ujar Presiden Prabowo dalam acara Bimtek Anggota DPRD PAN Seluruh Indonesia dan Rakornas Pemenangan Pilkada Tahun 2024, di Jakarta, Kamis (9/5/2024). 

Dengan target awal 17,9 juta penerima manfaat, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun dalam APBN 2025 untuk program ini. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, program ini bukan hanya soal makanan gratis, tapi juga strategi dalam memutus rantai kemiskinan. Pasalnya, 70 persen penduduk Indonesia belum mampu mengakses makanan bergizi seimbang. 

Rendahnya rata-rata lama sekolah dan skor PISA (Programme for International Student Assessment) Indonesia, tingginya angka stunting, ditambah rata-rata jumlah anggota keluarga per kelas ekonomi, menjadikan program ini sebuah urgensi. 

“Kalau kita tidak intervensi dari sekarang, kita bukan dapat bonus demografi, tapi mungkin bencana demografi,” jelas Dadan. 

Adapun, empat kelompok prioritas penerima program MBG adalah, 1) peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA/sederajat; 2) anak usia di bawah lima tahun yang masuk dalam periode kritis dalam tumbuh kembang anak; 3) ibu hamil, untuk mencegah komplikasi kehamilan dan stunting; dan 4) ibu menyusui, guna mendukung kualitas ASI dan tumbuh kembang bayi. 

Hadirnya MBG ini bertujuan untuk menurunkan angka stunting, memperbaiki pola makan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM serta penggunaan bahan pangan lokal. 

Program ini akan dilaksanakan secara bertahap di kabupaten/kota yang telah memiliki infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan perluasan ke daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) sebagai prioritas selanjutnya. 

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, apabila program MBG dijalankan dengan baik sebagai bagian dari belanja APBN 2025 akan memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas SDM dan mengentaskan kemiskinan. 

“Dari sisi fiskal, dengan surplus primer yang terjaga, manajemen utang yang sehat, serta kebijakan efisiensi anggaran, program ini masih aman dan berkelanjutan,” ujar Josua Pardede dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/6/2025). 

Baca juga: Dukung Program MBG, Badan Pangan Nasional Perkuat Kapasitas SPPI di 17 Provinsi

Keberlanjutan Program MBG

Saat diluncurkan Januari lalu, program MBG telah menjangkau 570 ribu anak melalui 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga Januari 2025, program telah berjalan di 31 provinsi dengan total 238 SPPG. 

Pemerintah terus mengawal realisasi program prioritas MBG untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang memadai. Hingga 21 Mei 2025, program ini telah menjangkau 3,97 juta penerima manfaat, termasuk siswa SD hingga SMA, serta ibu hamil. Pelayanan dilakukan melalui 1.386 dapur umum atau SPPG yang tersebar di berbagai wilayah. 

Menurut Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara target penerima MBG tahun ini pun telah meningkat menjadi 82,9 juta orang pada kuartal IV-2025. 

“Pemerintah pun telah menyiapkan tambahan anggaran hingga Rp100 triliun melalui APBN untuk memastikan program ini berjalan optimal sesuai target yang ditetapkan,” jelas Suahasil.