Sufmi Dasco Diingatkan Jaga Etika Ketatanegaraan dalam Peran Aktifnya Jembatani Eksekutif-Legislatif
Wakil Ketua DPR RI diapresiasi atas respons cepat di sejumlah isu strategis, namun pengamat ingatkan pentingnya menjaga batas fungsi kekuasaan negara.
Penulis:
Wahyu Gilang Putranto
Editor:
Endra Kurniawan
TRIBUNNEWS.COM - Peran aktif Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dalam menjembatani isu nasional antara legislatif dan eksekutif mendapat apresiasi publik.
Tetapi, Dasco yang juga menjabat Ketua Harian DPP Gerindra diingatkan untuk menjaga etika politik.
Hal itu disampaikan Founder & Eksekutif Voxpol Research and Consulting , Pangi Syarwi Chaniago.
“Peran aktif Dasco bisa diapresiasi, apalagi dalam konteks menjaga stabilitas nasional di masa transisi."
"Tapi, jika terlalu sering masuk ke ranah eksekutif, batas antara fungsi legislatif dan eksekutif bisa menjadi kabur,” ujar Pangi kepada Tribunnews, Senin (23/6/2025).

Pangi mengatakan, dalam sistem presidensial, prinsip pemisahan kekuasaan (trias politica) harus dijaga ketat.
DPR sebagai lembaga legislatif semestinya menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi, bukan menjadi perpanjangan tangan komunikasi kebijakan pemerintah.
“Kalau pimpinan DPR terlalu aktif menjelaskan atau mengklarifikasi kebijakan eksekutif, publik bisa bingung."
"Bahkan bisa memunculkan kesan bahwa fungsi pengawasan DPR melemah. Ini bisa jadi preseden buruk secara ketatanegaraan,” tambah Pangi.
Peran Dasco Tetap Dibutuhkan
Meski begitu, Pangi mengakui peran seperti Dasco tetap dibutuhkan dalam masa-masa politik yang rentan seperti saat ini.
Baca juga: Haidar Alwi: Keputusan Prabowo dan Diplomasi Dasco Selamatkan Marwah Aceh
Figur penghubung antara elite partai, pemerintah, dan masyarakat tetap relevan untuk menjaga jalur komunikasi tetap terbuka dan cepat.
“Saya berharap Dasco terus memainkan peran sebagai jembatan antar-lembaga, tapi tetap menjaga batas konstitusional agar tidak mengaburkan fungsi DPR,” tutupnya.
Diketahui, Dasco kerap menjembatani isu-isu nasional antara legislatif dan eksekutif.
Seperti saat kebijakan distribusi LPG 3 kg, penyesuaian tarif PPN, penunjukan penjabat kepala daerah, hingga penanganan sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatra Utara.
Dasco dinilai cepat, komunikatif, dan dianggap merepresentasikan kepentingan rakyat.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.