KKP, Jepang, dan UNDP Luncurkan seaBLUE: Bangun Masa Depan Nelayan Menuju Perikanan Berkelanjutan

TRIBUNNEWS.COM - Masa depan ketahanan pangan laut Indonesia bertumpu pada lebih dari dua juta nelayan skala kecil yang menjadi penopang utama produksi perikanan nasional, menyumbang lebih dari 80 persen dari total hasil tangkapan ikan. Namun demikian, para pelaku utama inilah yang justru paling rentan terhadap guncangan perubahan iklim, keterbatasan akses infrastruktur, dan minimnya teknologi ramah lingkungan yang dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi usaha mereka.

Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama United Nations Development Programme (UNDP) dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Jepang, secara resmi meluncurkan inisiatif Strengthening Livelihoods of Small-Scale Fishers and Promoting Sustainable Local Economic Development through the Blue Economy (seaBLUE).

Program ini menjadi bagian dari implementasi Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia 2023–2045, dan selaras dengan arah pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pertumbuhan pedesaan dan ketahanan pangan nasional, yang tangguh, inklusif, serta selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.

“Inisiatif ini mencerminkan komitmen kami untuk membangun ekonomi kelautan dan perikanan yang lebih tangguh dan inklusif melalui pemberdayaan nelayan skala kecil serta penguatan sistem pendukungnya. Kami ingin memastikan bahwa nelayan, bahkan di wilayah terpencil sekalipun, dapat mengakses teknologi rendah karbon, pembiayaan, pelatihan, serta pasar yang layak. Masa depan mereka tak boleh lagi dibayangi ketidakpastian,” tegas Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan RI.

Solusi Nyata untuk Masyarakat Pesisir

SeaBLUE dirancang sebagai program jangka panjang yang tidak hanya menyentuh aspek peningkatan kapasitas individu nelayan, tetapi juga penguatan kelembagaan desa pesisir dan infrastruktur pendukungnya. Di tahap awal, lebih dari 1.600 nelayan skala kecil di Morotai, Maluku Utara, dan Tanimbar, Maluku, akan menjadi penerima manfaat langsung program ini, dengan setidaknya 30 persen di antaranya adalah perempuan. 

Dalam laporannya, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun dalam pelaksanaan program ini serta menegaskan pentingnya penguatan kapasitas nelayan skala kecil sebagai pilar utama pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan di Indonesia.

“Sebagai institusi yang berkomitmen pada pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, BPPSDM KP memandang penting upaya penguatan kapasitas nelayan skala kecil melalui peningkatan keterampilan, akses teknologi ramah lingkungan, dan dukungan kelembagaan yang memadai.

Melalui kolaborasi dengan UNDP dan Pemerintah Jepang, program ini tidak hanya memberikan solusi praktis bagi nelayan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka, tetapi juga mendorong transformasi menuju praktik perikanan yang lebih berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan perubahan iklim. Kami meyakini bahwa penguatan dari aspek hulu ke hilir ini akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan blue economy yang inklusif dan berdaya saing di tingkat global,” ucap Nyoman.

Nantinya, para nelayan tersebut akan menerima pelatihan keterampilan diversifikasi usaha, pengelolaan hasil tangkapan berbasis teknologi ramah lingkungan, serta penguatan manajemen kelembagaan. Program ini juga memperkenalkan penggunaan kapal listrik, pendingin portable bertenaga surya, serta fasilitas cold storage berbasis energi terbarukan guna mengurangi kerugian pasca panen, menekan emisi karbon, dan meningkatkan kualitas hasil tangkapan.

Selain pemberdayaan teknis, seaBLUE juga berfokus pada penguatan sistem data Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) sebagai sarana identifikasi digital nelayan skala kecil, untuk memudahkan mereka mengakses program asuransi, pembiayaan mikro, pelatihan, dan subsidi dari pemerintah.

Sebanyak 1.500 nelayan baru ditargetkan terdaftar dalam sistem ini, disertai pelatihan untuk 100 petugas pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kualitas pendataan dan pelayanan publik di kawasan pesisir. Perbaikan sistem perizinan kapal daerah melalui pengembangan SIMKADA, serta penerapan teknologi Automatic Identification System (AIS) berbasis QR code, juga akan diterapkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta penelusuran hasil tangkapan dari laut hingga pasar.

Dukungan Penuh dari Jepang dan UNDP

Inisiatif seaBLUE mendapat dukungan penuh dari para mitra internasional yang selama ini berperan aktif dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Pemerintah Jepang menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi biru Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan berbagai program kerja sama yang telah berjalan di wilayah timur Indonesia. 

“Jepang berkomitmen untuk mendukung pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Kami bangga dapat berkolaborasi dalam inisiatif ini bersama KKP dan UNDP, guna memperkuat mata pencaharian sekaligus menjaga ekosistem laut yang menjadi milik bersama kita. Kami berharap proyek baru UNDP ini dapat menciptakan sinergi yang baik dengan kerja sama Jepang yang sedang berjalan di lokasi proyek yang sama, yaitu di Pulau Morotai dan Pulau Saumlaki, di mana JICA baru saja membangun pelabuhan perikanan, pasar, dan fasilitas pembekuan baru,” papar Mr. Hajime Ueda, Minister of Economic Affairs and Development di Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia.